Korelasi Hukum Pelayanan Publik dengan Konsep Negara Kesejahteraan dan Contohnya

Hukum pelayanan publik dan konsep negara kesejahteraan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Dalam negara kesejahteraan, hukum pelayanan publik berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pengertian dan Tujuan

Hukum pelayanan publik adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Sedangkan, negara kesejahteraan adalah model negara di mana pemerintah memainkan peran aktif dalam menyediakan berbagai layanan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera.

Hubungan Hukum Pelayanan Publik dengan Konsep Negara Kesejahteraan

Hukum pelayanan publik mendukung pencapaian tujuan negara kesejahteraan dengan cara:

• Memastikan akses universal terhadap layanan publik. Hukum pelayanan publik menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki akses terhadap layanan publik yang mereka butuhkan. Hal ini termasuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
• Meningkatkan kualitas layanan publik. Hukum pelayanan publik menetapkan standar kualitas untuk layanan publik dan memberikan mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan standar tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara menerima layanan publik yang berkualitas tinggi.
• Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik. Hukum pelayanan publik mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Contoh

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana hukum pelayanan publik mendukung konsep negara kesejahteraan di Indonesia:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan tidak diskriminatif.
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial kepada keluarga prasejahtera dengan anak usia sekolah.

Hukum pelayanan publik merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan. Dengan memastikan akses universal terhadap layanan publik yang berkualitas dan akuntabel, hukum pelayanan publik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.