Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih sehingga pemerintah Hindia Belanda selalu mendorong rakyat Indonesia untuk menghasilkan komoditas pertanian untuk dijual kepasar dunia. Hal ini mempengaruhi perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dalam mencapai tujuannya kebijakan yang tempuh dapat digolongkan menjadi 3 tahapan. Jelaskan tujuan kebijakaan yang ditempuh dalam 3 tahap!

Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih sehingga pemerintah Hindia Belanda selalu mendorong rakyat Indonesia untuk menghasilkan komoditas pertanian untuk dijual kepasar dunia. Hal ini mempengaruhi perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dalam mencapai tujuannya kebijakan yang tempuh dapat digolongkan menjadi 3 tahapan. Jelaskan tujuan kebijakaan yang ditempuh dalam 3 tahap!

Jawaban:

Tujuan Kebijakan Ekonomi Hindia Belanda dalam 3 Tahapan

Setelah VOC dibubarkan, Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuannya, yaitu memaksimalkan keuntungan dari sektor pertanian di Hindia Belanda. Kebijakan ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

Tahap 1: Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Tujuan utama sistem tanam paksa adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari sektor pertanian. Petani diwajibkan menanam tanaman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah dan menjual hasil panennya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Sistem ini mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap rakyat pribumi, hilangnya kebebasan mereka, dan timbulkan kemiskinan, kelaparan, dan pemberontakan.

Tahap 2: Ekonomi Liberal (1870-1900)

Sistem ekonomi liberal diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Sistem tanam paksa dihapuskan dan digantikan dengan sistem sewa tanah. Petani dibebaskan untuk menanam tanaman apa pun yang mereka inginkan dan modal asing diizinkan masuk untuk berinvestasi di sektor perkebunan. Sistem ini meningkatkan produksi tanaman ekspor dan pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda, namun memperlebar ketimpangan ekonomi antara rakyat pribumi dan pengusaha asing.

Tahap 3: Politik Etis (1900-1942)

Politik Etis diterapkan sebagai respons atas kritik terhadap eksploitasi rakyat pribumi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi di samping mengejar keuntungan ekonomi. Pemerintah Hindia Belanda berinvestasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk rakyat pribumi dan diberlakukan undang-undang untuk melindungi hak-hak buruh dan mencegah eksploitasi. Politik Etis meningkatkan taraf hidup rakyat pribumi di beberapa bidang, namun ketimpangan ekonomi masih belum teratasi secara signifikan dan tidak mampu mengubah struktur ekonomi kolonial yang eksploitatif.