Pada saat terjadi terjadi bencana; misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan; mulai dari merumuskan kebijakan, membuat program kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan serta melakukan evaluasi kegiatan? Tugas anda untuk memberikan argumen tentang hal tersebut dengan menggunakan konsep pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, serta berikan contohnya

Pada saat terjadi terjadi bencana; misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan; mulai dari merumuskan kebijakan, membuat program kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan serta melakukan evaluasi kegiatan? Tugas anda untuk memberikan argumen tentang hal tersebut dengan menggunakan konsep pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, serta berikan contohnya

Jawaban:

Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, merupakan momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Peristiwa ini dapat melumpuhkan kehidupan, merenggut korban jiwa, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tak terkira. Oleh karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi rakyatnya dari bahaya bencana.

Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan publik, yang merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor pemerintah yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks penanggulangan bencana. Kebijakan publik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, hingga pemulihan, seperti membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk kembali ke kehidupan normal.

Contoh penerapan kebijakan publik dalam penanggulangan bencana di Indonesia antara lain:

• Penetapan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang kelembagaan, pendanaan, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
• Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) oleh pemerintah daerah yang memuat strategi dan program penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
• Edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana melalui berbagai program oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seperti Siaga Bencana dan Sekolah Lapangan Desa (SLD).
• Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana oleh Kementerian Sosial, seperti sembako, pakaian, dan uang tunai.
• Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti rumah, sekolah, dan jembatan.

Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak sangatlah penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana.