15 Soal Bab 2 Praktik Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Pada Konteks Global Dan Di Indonesia - Agama Kristen Kelas 12 SMA/SMK

Berikut adalah 15 contoh soal Bab 2 Praktik Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Pada Konteks Global Dan Di Indonesia mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 SMA/SMK beserta jawabannya, materi:

A. Hak Asasi Manusia di Indonesia

I. PILIHAN GANDA

1. Mana dari berikut ini yang merupakan salah satu Sila dalam Pancasila yang secara implisit mencakup hak asasi manusia?
A. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
D. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: B. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

2. Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hak asasi manusia?
A. HAM terwujud secara otomatis di bawah UUD 1945.
B. HAM dapat terwujud dengan pernyataan Pancasila saja.
C. HAM terwujud melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan penghayatan.
D. HAM terwujud hanya melalui pernyataan UUD 1945.
E. HAM tidak dapat terwujud di Indonesia.

Jawaban: C. HAM terwujud melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan penghayatan.

3. Apa yang merupakan implikasi dari fakta bahwa Indonesia adalah negara demokratis dalam konteks hak asasi manusia?
A. HAM tidak diakui di Indonesia.
B. Demokrasi tidak relevan dengan HAM.
C. Demokrasi memastikan pemenuhan HAM.
D. Demokrasi tidak berpengaruh pada HAM.
E. HAM hanya terkait dengan negara otoriter.

Jawaban: C. Demokrasi memastikan pemenuhan HAM.

II. ESSAY

1. Jelaskan bagaimana Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dalam Pancasila, mencakup hak asasi manusia di Indonesia. Berikan contoh konkret dari sejarah atau situasi saat ini yang mengilustrasikan pentingnya pemahaman dan penghayatan terhadap Sila ini dalam konteks HAM.

Jawaban:
Sila kedua dalam Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sila ini mencakup prinsip-prinsip dasar tentang perlakuan yang adil terhadap setiap individu dan pembangunan masyarakat yang beradab.

Contohnya, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pejuang-pejuang seperti Soekarno dan Hatta menekankan pentingnya hak asasi manusia sebagai bagian integral dari perjuangan melawan penjajahan. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya sebatas kemerdekaan politik, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Selain itu, situasi saat ini mengilustrasikan betapa pentingnya pemahaman Sila kedua. Meskipun hak asasi manusia diakui dalam konstitusi dan hukum Indonesia, masih ada tantangan dalam pemenuhan hak-hak ini. Contohnya, isu-isu terkait hak minoritas, hak perempuan, hak buruh, dan hak lingkungan masih menjadi masalah yang perlu diatasi secara lebih baik.

Oleh karena itu, penghayatan dan implementasi Sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kebijakan pemerintah sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, tetapi memerlukan upaya nyata dan komitmen untuk memastikan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" bagi semua warga Indonesia.

B. Pergulatan Bangsa Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia

I. PILIHAN GANDA

1. Pada masa Orde Baru di Indonesia, bagaimana pemerintahannya dapat dikarakterisasi dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM)?
A. Pemerintahan Orde Baru mendukung dan mempromosikan HAM secara aktif.
B. Pemerintahan Orde Baru bersifat represif dan terdapat pelanggaran HAM yang serius.
C. Pemerintahan Orde Baru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap isu HAM.
D. Pemerintahan Orde Baru sangat transparan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM.
E. Pemerintahan Orde Baru secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip HAM.

Jawaban 1: B. Pemerintahan Orde Baru bersifat represif dan terdapat pelanggaran HAM yang serius.

2. Apa yang menjadi pemicu terjadinya gerakan "Reformasi" di Indonesia pada tahun 1997-1998?
A. Pemberontakan PKI pada tahun 1965.
B. Kematian Soeharto.
C. Pembubaran parlemen oleh Soeharto.
D. Penumpasan mahasiswa oleh pemerintah.
E. Kekuasaan ekonomi keluarga Soeharto.

Jawaban 2: E. Kekuasaan ekonomi keluarga Soeharto.

3. Dalam konteks Indonesia, kasus lumpur Lapindo Brantas merupakan contoh dari apa?
A. Kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah.
B. Pemberontakan PKI.
C. Penindasan mahasiswa pada tahun 1998.
D. Masalah lingkungan yang memengaruhi hak asasi manusia.
E. Pemberontakan Sidoarjo.

Jawaban 3: D. Masalah lingkungan yang memengaruhi hak asasi manusia.

4. Bagaimana peran Pendeta Stephen Suleeman dalam konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia?
A. Beliau adalah pendiri GKI Yasmin.
B. Beliau adalah pemimpin pemberontakan PKI.
C. Beliau merupakan pejuang bagi mereka yang termarginalkan dan mendukung hak asasi manusia.
D. Beliau adalah tokoh utama Orde Baru.
E. Beliau adalah presiden Indonesia.

Jawaban 4: C. Beliau merupakan pejuang bagi mereka yang termarginalkan dan mendukung hak asasi manusia.

II. ESSAY

1. Jelaskan peran mahasiswa, pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat dalam gerakan "Reformasi" pada tahun 1997-1998 di Indonesia. Apa yang mereka perjuangkan?

Jawaban: Pada tahun 1997-1998, mahasiswa, pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam gerakan "Reformasi" di Indonesia. Mereka memprotes pemerintahan Orde Baru yang represif dan korup. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Mereka menuntut perubahan menuju tatanan yang lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Gerakan ini mencapai puncaknya dengan mundurnya Suharto pada tanggal 28 Mei 1998, menandai awal era Reformasi.

2. Bagaimana kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia? Apa dampaknya pada masyarakat yang terkena dampaknya?

Jawaban: Kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia karena masyarakat di tiga kecamatan menderita akibat luapan lumpur yang disebabkan oleh pengeboran gas yang salah oleh PT Lapindo Brantas. Mereka kehilangan tempat tinggal dan tanah mereka, kesehatan dan kehidupan mereka terganggu, bahkan beberapa mengalami kerusakan fisik. Dalam konteks HAM, hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat telah dilanggar. Selain itu, penanganan kasus ini yang belum memperoleh ketuntasan juga merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi.

3. Bagaimana Anda melihat peran Pendeta Stephen Suleeman dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, terutama dalam kasus GKI Yasmin? Apa yang dapat kita pelajari dari perjuangan beliau?

Jawaban: Pendeta Stephen Suleeman memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, khususnya dalam kasus GKI Yasmin. Beliau selalu setia menemani jemaat GKI Yasmin dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendirikan rumah ibadah. Perjuangan beliau menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan beribadah, dihormati dan dilindungi.

Dari perjuangan beliau, kita dapat belajar tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak asasi manusia, terutama ketika hak tersebut terancam atau dilanggar. Perjuangan yang gigih dan terus-menerus dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati.

C. Kota Perlindungan Dalam Kitab Perjanjian Lama

I. PILIHAN GANDA

1. Apa yang dijelaskan dalam Kitab Bilangan 35:9-34 tentang "kota-kota perlindungan"?
A. Kota-kota yang harus dijaga oleh imam besar
B. Kota-kota yang dibangun untuk menghindari serangan musuh
C. Kota-kota yang menjadi tempat pelarian bagi orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian
D. Kota-kota yang hanya boleh dihuni oleh pendeta
E. Kota-kota yang menjadi pusat peribadatan

Jawaban: C. Kota-kota yang menjadi tempat pelarian bagi orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian

2. Berapa jumlah kota perlindungan yang disebutkan dalam Kitab Bilangan 35:9-34?
A. Dua
B. Tiga
C. Empat
D. Lima
E. Enam

Jawaban: E. Enam

3. Bagaimana perlindungan di gereja dalam sejarah Kristen berkaitan dengan konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan?
A. Gereja memberikan perlindungan hanya kepada orang Kristen
B. Gereja memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan
C. Gereja mengambil alih peran imam besar dalam memberikan perlindungan
D. Gereja menyediakan kota-kota perlindungan khusus untuk pelarian
E. Gereja mengadopsi konsep perlindungan bagi orang yang mencari suaka

Jawaban: E. Gereja mengadopsi konsep perlindungan bagi orang yang mencari suaka

4. Apa yang dapat dipelajari dari konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan dalam konteks hukum modern?
A. Hakim harus mengabaikan kasus kriminalitas
B. Perlindungan hanya diberikan kepada pendeta
C. Pentingnya mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus dalam hukum modern
D. Keadilan tidak perlu dipertimbangkan dalam hukum modern
E. Hukuman mati harus diberlakukan secara luas

Jawaban: C. Pentingnya mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus dalam hukum modern

II. ESSAY

1. Jelaskan konsep "kota-kota perlindungan" yang ditemukan dalam Kitab Bilangan 35:9-34. Bagaimana konsep ini memberikan perlindungan kepada orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian?

Jawaban: Konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan 35:9-34 adalah perintah Allah kepada Musa untuk membangun kota-kota yang menjadi tempat perlindungan bagi orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian. Jika seseorang membunuh atau mengakibatkan kematian seseorang lain tanpa maksud jahat, ia dapat melarikan diri ke salah satu dari enam kota perlindungan yang disediakan. Di sana, ia akan aman dari pembalasan dan harus tinggal di kota tersebut sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus.

2. Bagaimana konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan berkaitan dengan perkembangan gereja Kristen dan perlindungan yang diberikan oleh gereja?

Jawaban: Konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan memberikan dasar untuk pemahaman gereja Kristen tentang perlindungan. Pada abad pertengahan, gereja Kristen mengadopsi konsep ini dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan. Orang yang mencari suaka dapat berlindung di gereja atau properti gereja, dan perlindungan akan diberikan kepada mereka. Ini termasuk orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, atau berzinah. Bahkan budak yang melarikan diri dapat berlindung di gereja, meskipun mereka akan dikembalikan kepada tuan mereka jika sang tuan bersumpah tidak akan bertindak kejam.

3. Bagaimana konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam hukum modern?

Jawaban: Konsep "kota-kota perlindungan" dalam Kitab Bilangan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak sengaja menyebabkan kematian. Ini menunjukkan bahwa hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam hukum modern, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dari sebuah kasus kriminalitas, termasuk niat pelaku. Ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum harus menghindari pembalasan yang berlebihan dan memberikan perlindungan kepada yang lemah atau yang tidak bersalah.