Makalah Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat PPKn Kelas 11 SMA/SMK

Berikut adalah makalah tentang “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat” mata pelajaran PPKn Kelas 11 SMA/SMK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang masalah ini adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah Blok Ambalat. Sengketa ini mencerminkan bagaimana kedua negara mencoba menyelesaikan konflik perbatasan ini. Meski kedua negara berusaha melakukan perundingan bilateral, namun jika tidak ada kesepakatan damai, mereka memiliki beberapa langkah alternatif yang dapat diambil.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melalui perundingan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Dalam perundingan ini, kedua negara berusaha menyampaikan argumen mereka mengenai wilayah yang dipersengketakan. Jika perundingan bilateral tidak berhasil, langkah kedua yang dapat diambil adalah mempertahankan wilayah yang disengketakan dalam kondisi tidak berubah untuk jangka waktu tertentu.

Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, keterlibatan ASEAN sebagai organisasi regional dapat menjadi opsi. Melalui High Council dalam Treaty of Amity and Cooperation yang disepakati dalam Deklarasi Bali 1976, negara-negara ASEAN dapat membantu mediasi penyelesaian sengketa.

Jika langkah-langkah sebelumnya tidak menghasilkan penyelesaian, opsi terakhir adalah membawa sengketa ke Mahkamah Internasional (MI). Meskipun Indonesia mungkin memiliki kekhawatiran berdasarkan pengalaman sebelumnya, namun jika mampu memberikan bukti kuat secara yuridis dan fakta-fakta valid, Indonesia memiliki peluang untuk memenangkan kasus ini di hadapan MI.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga keamanan dan pertahanan di laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertanggung jawab dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk membeli kapal dan perlengkapan senjata sesuai kebutuhan.

Undang-undang ini menetapkan sistem pertahanan laut yang dikelola oleh kementerian yang menangani pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Tugas dari Badan Keamanan Laut adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, sebagai bagian integral dari pertahanan negara, bukan hanya di daratan tapi juga di laut.

Dalam esensi, masalah ini berkaitan dengan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah Blok Ambalat serta upaya keras Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan di laut sebagai bagian penting dari kedaulatan negara.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum internasional?
2. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan konflik ini?
3. Apa implikasi dari setiap langkah penyelesaian yang diusulkan terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia?
4. Bagaimana peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa ini dan mengapa kemungkinan Malaysia enggan mengambil langkah ini?
5. Apa keuntungan dan risiko membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, mengingat pengalaman sebelumnya?

C. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.
2. Menjelaskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh kedua negara untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian konflik ini.
3. Membahas dampak dari setiap langkah penyelesaian yang diusulkan terhadap hubungan bilateral dan stabilitas kawasan.
4. Mengidentifikasi peran dan relevansi ASEAN dalam penyelesaian sengketa ini, serta alasan kemungkinan Malaysia enggan menggunakan opsi ini.
5. Menggambarkan potensi manfaat dan risiko mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional, termasuk bagaimana bukti sejarah dan yuridis dapat mempengaruhi hasilnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat?

Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya empat langkah.

Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia, kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979.

Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut, jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antarkedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belak pihak (confidence building measures). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.

Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisai regional, melalui High Council, sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina.

Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional (MI). Indonesia, mungkin saja, “trauma” karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat, dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis, serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya.

Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti, Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini, klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah.

B. Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut

Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan keamanan laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata, jika memang dibutuhkannya.

Upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

(1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut.

(2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberi kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termasuk pula tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termaktub sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (2): "Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional"; Ayat (3): "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut".

Selanjutnya Pasal 61 menyebutkan: "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia".

Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, beberapa langkah telah diidentifikasi berdasarkan aturan hukum internasional dan pertimbangan kedekatan kedua negara. Proses penyelesaian konflik ini dapat melibatkan empat tahap utama.

Pertama, perundingan bilateral adalah langkah awal yang memungkinkan kedua negara untuk berdiskusi dan menyampaikan argumen masing-masing mengenai wilayah yang dipersengketakan. Jika perundingan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, alternatif kedua adalah menjaga status quo wilayah yang disengketakan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun rasa saling percaya antara Indonesia dan Malaysia.

Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, pilihan ketiga adalah memanfaatkan peran ASEAN sebagai organisasi regional melalui High Council, seperti yang diamanatkan dalam Treaty of Amity and Cooperation. Namun, kemungkinan Malaysia enggan menggunakan opsi ini karena berpotensi mendapat protes dari negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki kepentingan terhadap Blok Ambalat.

Jika semua upaya di atas gagal, langkah terakhir adalah membawa sengketa ke Mahkamah Internasional (MI). Meskipun Indonesia mungkin memiliki ketidakpastian berdasarkan pengalaman sebelumnya, namun dengan bukti-bukti yang kuat, Indonesia memiliki peluang untuk memenangkan kasus ini.

B. Saran

Dalam menghadapi sengketa batas wilayah seperti kasus Blok Ambalat, beberapa saran dapat diajukan, yakni:

1. Peningkatan komunikasi dan dialog langsung antara Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam mencari solusi. Diplomasi yang kuat dapat membantu mengatasi perbedaan dan mempercepat proses penyelesaian.
2. Mempertimbangkan peran mediasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa. Upaya untuk mendapatkan dukungan dari anggota ASEAN lainnya dapat membantu mencapai solusi yang berkelanjutan.
3. Indonesia harus melakukan pengumpulan bukti-bukti yang kuat, termasuk bukti sejarah dan hukum internasional yang mendukung klaim wilayah Blok Ambalat sebagai bagian dari Indonesia.
4. Pemerintah harus terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan Bakamla dalam menjaga keamanan dan pertahanan di laut.
5. Melibatkan ahli hukum internasional yang berpengalaman dapat membantu pihak Indonesia dalam merumuskan argumen hukum yang kuat dan strategi penyelesaian yang efektif.