TERJAWAB Mengapa Pertahanan Negara Termasuk Bidang Pemerintahan yang Tidak Diotonomikan Kepada Pemerintahan Daerah?
Pemerintahan daerah, seperti provinsi atau kabupaten, bertanggung jawab atas banyak aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Mereka mengurus berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
Namun, ada satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah, yaitu pertahanan negara.
Mengapa hal ini terjadi? Apa alasan di balik keputusan ini?
Pertama, kita perlu memahami bahwa pertahanan negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan suatu negara.
Pertahanan negara melibatkan kekuatan militer dan strategi untuk melindungi wilayah, rakyat, dan kepentingan nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Dalam menghadapi ancaman yang kompleks dan serius seperti terorisme atau serangan militer, koordinasi dan kesatuan dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara sangat penting.
Salah satu alasan mengapa pertahanan negara tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah adalah untuk menjaga integritas dan kesatuan negara.
Negara-negara di dunia memiliki berbagai suku, agama, budaya, dan kepentingan yang berbeda.
Dalam menghadapi ancaman, penting bagi negara untuk bertindak sebagai satu kesatuan yang solid.
Jika setiap pemerintahan daerah memiliki kekuatan pertahanan sendiri, hal ini dapat mengganggu koordinasi, mengurangi efektivitas, dan melemahkan daya tanggap negara dalam menghadapi ancaman bersama.
Selain itu, pertahanan negara juga melibatkan aspek strategis dan kebijakan yang kompleks. Mengelola kekuatan militer, perencanaan pertahanan, pengadaan senjata, dan diplomasi keamanan adalah hal-hal yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus.
Pusat pemerintahan, yang memiliki akses terhadap berbagai sumber daya dan informasi, dapat lebih efektif dalam mengelola aspek-aspek ini.
Keputusan untuk tidak diotonomikan pertahanan negara kepada pemerintahan daerah juga berhubungan dengan pertimbangan keuangan.
Pertahanan negara adalah salah satu sektor yang membutuhkan dana yang besar. Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pertahanan dapat menjadi lebih efisien jika dilakukan secara terpusat oleh pemerintahan pusat.
Selain itu, pemerintahan pusat juga dapat melakukan perencanaan jangka panjang yang konsisten dan strategis dalam membangun kekuatan pertahanan.
Meskipun pertahanan negara tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah, bukan berarti pemerintahan daerah tidak memiliki peran dalam aspek keamanan.
Mereka dapat berkontribusi dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan di tingkat lokal melalui kepolisian dan sistem keamanan yang berada di bawah yurisdiksi mereka.
Jadi, mengapa pertahanan negara termasuk bidang pemerintahan yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah? Karena alasan keutuhan dan kesatuan negara, kompleksitas strategis, pertimbangan keuangan, dan efektivitas koordinasi dalam menghadapi ancaman bersama.