Sifat Prosedur Penyelesaian Sengketa Menurut Pasal 6 UU Arbitrase

Pasal 6 UU Arbitrase dan APS menetapkan bahwa prosedur penyelesaian APS, diawali dengan cara negosiasi yaitu sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak, jika negosiasi tidak berhasil maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan melalui bantuan mediator (mediasi), jika mediasi pun tidak berhasil maka para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase.
Pertanyaan :

Apakah prosedur penyelesaian sengketa melalui APS sebagaimana yang diuraikan di atas bersifat wajib (maksudnya para pihak harus mengikuti ketentuan tersebut secara berurut dari negosiasi, mediasi arbitrase)? Jelaskan!

Jawaban:

Sifat Prosedur Penyelesaian Sengketa Menurut Pasal 6 UU Arbitrase

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bersifat wajib secara kaku dalam arti harus selalu dilalui berurutan dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase. Berdasarkan analisis saya terhadap asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam hukum perdata, urutan tahapan tersebut merupakan panduan umum atau alur default yang disediakan undang-undang apabila para pihak tidak memperjanjikan alur lain secara spesifik. Sifat fleksibilitas dalam APS memberikan wewenang penuh kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan sendiri tahapan penyelesaian perkara yang disepakati.

Asas Kebebasan Berkontrak dan Otonomi Para Pihak

Prinsip utama dalam arbitrase dan APS adalah otonomi para pihak (party autonomy). Jika dalam klausula arbitrase atau perjanjian awal para pihak telah menyepakati bahwa setiap sengketa akan langsung diselesaikan melalui lembaga arbitrase tanpa melalui negosiasi atau mediasi terlebih dahulu, maka kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan tertulis tersebut mengikat kedua belah pihak sehingga tata cara penyelesaian sengketa mengikuti isi klausula perjanjian tersebut. Saya menilai bahwa tahapan Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (9) menjadi wajib ditempuh secara berjenjang apabila para pihak memang memperjanjikan klausula bertahap (multi-tiered dispute resolution clause) atau apabila para pihak belum menyepakati mekanisme lain.

Kedudukan Arbitrase dalam Kerangka Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase dan cara APS seperti negosiasi atau mediasi memiliki kedudukan serta karakteristik yuridis yang berbeda. Negosiasi dan mediasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat konsensual, sedangkan arbitrase menghasilkan putusan final dan mengikat (final and binding) yang diputuskan oleh arbiter. Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan fasilitasi normatif agar sengketa diselesaikan secara musyawarah sebelum masuk ke tingkat arbitrase. Namun, keberadaan tahapan negosiasi atau mediasi tidak membatalkan hak para pihak untuk langsung membawa sengketa ke lembaga arbitrase apabila syarat administratif kesepakatan tertulis mengenai pilihan forum arbitrase telah dipenuhi sejak awal.

Daftar Pustaka

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872.   

Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Usman, Rachmadi. (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Komponen Pokok Manajemen Strategik Pearce dan Robinson pada PT Matahari Department Store

PT Matahari Department Store merupakan perusahaan ritel lokal yang telah berdiri sejak tahun 2005 dan bergerak di bidang penjualan produk kebutuhan rumah tangga melalui jaringan toko fisik di berbagai kota di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini mengandalkan strategi operasional yang bersifat sederhana dan reaktif terhadap perubahan pasar, dengan fokus utama pada efisiensi biaya dan perluasan jaringan toko. Seiring perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, terutama akibat digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, serta meningkatnya kompetisi dari e-commerce besar, perusahaan mulai menyadari bahwa pendekatan manajemen yang digunakan selama ini tidak lagi memadai. Konsumen kini lebih menyukai kemudahan berbelanja secara online, harga yang kompetitif, dan pengalaman belanja yang terintegrasi. Selain itu, perusahaan juga menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan eksternal, seperti: Perubahan teknologi digital yang cepat Kebijakan pemerintah terkait perdagangan digi...
Baca selengkapnya

Mazhab Manajemen Strategik yang Relevan Bagi PT Matahari Department Store

PT Matahari Department Store merupakan perusahaan ritel lokal yang telah berdiri sejak tahun 2005 dan bergerak di bidang penjualan produk kebutuhan rumah tangga melalui jaringan toko fisik di berbagai kota di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini mengandalkan strategi operasional yang bersifat sederhana dan reaktif terhadap perubahan pasar, dengan fokus utama pada efisiensi biaya dan perluasan jaringan toko. Seiring perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, terutama akibat digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, serta meningkatnya kompetisi dari e-commerce besar, perusahaan mulai menyadari bahwa pendekatan manajemen yang digunakan selama ini tidak lagi memadai. Konsumen kini lebih menyukai kemudahan berbelanja secara online, harga yang kompetitif, dan pengalaman belanja yang terintegrasi. Selain itu, perusahaan juga menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan eksternal, seperti: Perubahan teknologi digital yang cepat Kebijakan pemerintah terkait perdagangan digi...
Baca selengkapnya

Faktor Perubahan Lingkungan Bisnis Perusahaan Jasa Agar Strategi Pemasarannya Efektif Dan Responsif Terhadap Dinamika Pasar

Perhatikan fenomena bisnis jasa yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Gojek, salah satu penyedia layanan on-demand terbesar di Indonesia, awalnya hanya menawarkan jasa ojek online. Namun, dalam satu dekade terakhir Gojek bertransformasi menjadi ekosistem layanan digital terintegrasi yang mencakup transportasi, pengantaran makanan (GoFood), logistik, hingga pembayaran digital (GoPay). Konsumen tidak pernah benar-benar “memiliki” apa pun dari layanan ini — yang mereka rasakan adalah pengalaman: kecepatan driver datang, kehangatan makanan yang diantar, dan kemudahan transaksi tanpa uang tunai. Kualitas layanan sangat bergantung pada siapa driver yang bertugas, bagaimana kondisi lalu lintas, dan bagaimana aplikasi merespons pada saat itu juga, sehingga pengalaman satu pengguna bisa berbeda dengan pengguna lain meski memesan layanan yang sama. Di sisi lain, Gojek juga menghadapi tuntutan konsumen masa kini yang semakin sadar lingkungan dan sosial, sehingga perusahaan mulai mendorong...
Baca selengkapnya