Modifikasi dari teori Montesquieu dari pemisahan kekuasaan ke pembagian kekuasaan (check balances) dihasilkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan oleh salah satu badan

Modifikasi dari teori Montesquieu dari pemisahan kekuasaan ke pembagian kekuasaan (check balances) dihasilkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan oleh salah satu badan. Pengawasan dan kesesimbangan (Checks and Balances) mengatur agar satu organ mengawasi dan mengimbangi yang lain. Pada tahun 2014 untuk pertama kali sejak Indonesia menjadi negara demokrasi, pemerintahan yang terbelah (divided government) terjadi, sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak dapat berjalan dengan baik selama satu tahun.

Jelaskan melalui penelusuran secara online terhadap kasus tersebut, mengapa divided government tersebut dapat terjadi? dan jelaskan apakah check and balances dapat diterapkan dalam kondisi divided government, jika tidak jelaskan mengapa! dan berikan contoh minimal satu dari kegagalan check and balances di negara lain yang menganut demokrasi!

Jawaban:

Alasan Terjadinya Divided Government di Indonesia Tahun 2014

Pemerintahan terbelah (divided government) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014, merupakan situasi di mana Presiden dan DPR dikuasai oleh koalisi yang berbeda. Hal ini terjadi karena hasil Pemilu 2014 menghasilkan kursi DPR yang terdistribusi secara merata antar koalisi, sehingga tidak ada satu pun koalisi yang mampu meraih mayoritas absolut.

Berikut beberapa faktor yang berkontribusi pada terjadinya divided government di Indonesia tahun 2014:
  • Sistem pemilu proporsional di Indonesia memungkinkan banyak partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR, sehingga sulit bagi satu partai atau koalisi untuk meraih mayoritas absolut.
  • Fragmentasi politik di Indonesia yang tinggi, dengan banyaknya partai politik yang memiliki ideologi dan platform yang berbeda, membuat koalisi antar partai menjadi sulit terjalin.
  • Kenaikan popularitas politik identitas dalam Pemilu 2014 menyebabkan pemilih terpolarisasi berdasarkan agama, etnis, dan daerah asal, sehingga memperparah fragmentasi politik.

Kondisi divided government ini berdampak pada kelancaran pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena banyak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah ditolak oleh DPR. Hal ini menghambat agenda-agenda reformasi dan pembangunan yang ingin dijalankan oleh Presiden.

Penerapan Check and Balances dalam Kondisi Divided Government

Meskipun divided government dapat menimbulkan tantangan dalam menjalankan pemerintahan, sistem check and balances tetap dapat diterapkan. Sistem ini memungkinkan setiap cabang pemerintahan untuk saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Berikut beberapa contoh penerapan check and balances dalam kondisi divided government:
  • Presiden dapat menggunakan hak vetonya untuk membatalkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR. DPR harus memiliki mayoritas dua pertiga untuk mengesahkan kembali rancangan undang-undang yang diveto oleh Presiden.
  • DPR dapat menggunakan hak impeachmenya untuk mencopot Presiden dari jabatannya. Namun, proses impeachment membutuhkan mayoritas dua pertiga di DPR, sehingga tidak mudah untuk dilakukan.
  • Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang diajukan oleh DPR atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Namun, sistem check and balances tidak selalu efektif dalam mencegah kebuntuan politik dalam kondisi divided government. Hal ini dapat terjadi jika masing-masing cabang pemerintahan bersikeras dengan pendiriannya dan tidak mau berkompromi.

Contoh Kegagalan Check and Balances di Negara Lain

Salah satu contoh kegagalan check and balances di negara lain yang menganut demokrasi adalah krisis politik di Amerika Serikat pada tahun 2013. Krisis ini terjadi karena perselisihan antara Presiden Barack Obama dan Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik terkait dengan anggaran pemerintah. Krisis ini menyebabkan penutupan sebagian besar pemerintah federal selama 16 hari dan berdampak negatif pada perekonomian Amerika Serikat.

Krisis ini menunjukkan bahwa sistem check and balances tidak selalu mampu mencegah kebuntuan politik, terutama dalam kondisi divided government di mana masing-masing cabang pemerintahan memiliki kekuatan yang seimbang. Untuk mengatasi kebuntuan politik dalam kondisi divided government, diperlukan kemauan dari masing-masing pihak untuk berkompromi dan mencari solusi bersama demi kepentingan rakyat.