Menteri Hukum dan Ham (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah mengusulkan 5 Rencana Undang-Undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021

Menteri Hukum dan Ham (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah mengusulkan 5 Rencana Undang-Undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Revisi UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) masuk. "Pada kesempatan ini, bila dimungkinkan pemerintah mendorong 5 rencana undang-undang untuk dimasukkan daftar rancangan undang-undang Prolegnas Prioritas tahun 2021 sebagai berikut," kata Yasonna dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas tahun 2021 yang digelar Baleg DPR RI dengan Menkum HAM dan DPD RI dalam siaran YouTube Baleg DPR RI, Rabu (15/9/2021).

Yasonna mengatakan bahwa sistem hukum pidana saat ini belum mengatur penelusuran, perampasan, dan penyitaan aset. Jadi perlu ada aturan mengenai hal itu. "Sistem hukum pidana belum mengatur prosedur penelusuran, pemblokiran dan penyitaan dan perampasan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hukum," sebutnya. RUU selanjutnya yang diusulkan pemerintah adalah RUU KUHP yang sempat terhenti.

a. Berikan analisis Anda mengenai fungsi Prolegnas.
b. Berikan analisis Anda Mekanisme Pengajuan undang-undang di luar Prolegnas?

Jawaban:

A. Analisis Fungsi Prolegnas

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengusulkan 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Pernyataan tersebut menunjukkan fungsi Prolegnas sebagai pedoman dan pengendali dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Prolegnas menjadi alat perencanaan bagi DPR dan pemerintah dalam menentukan RUU mana yang menjadi prioritas untuk dibahas dan disahkan. Hal ini terlihat dari usulan 5 RUU oleh Menkum HAM yang ingin dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. RUU-RUU tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan terkini, seperti RUU ITE yang perlu direvisi untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Prolegnas mengikat lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Artinya, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak dapat dibahas dan disahkan oleh DPR. Fungsi pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya RUU yang penting dan prioritas yang dibahas, sehingga terhindar dari tumpukan RUU yang tidak terselesaikan.

Prolegnas menjadi wadah koordinasi bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun daftar RUU prioritas. Hal ini terlihat dari mekanisme penyusunan Prolegnas yang melibatkan kedua lembaga tersebut. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa RUU yang disusun selaras dengan program pembangunan nasional dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Jadi, Prolegnas memiliki fungsi penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu sebagai pedoman, pengendali, dan alat koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Fungsi-fungsi ini membantu memastikan bahwa hanya RUU yang penting dan prioritas yang dibahas dan disahkan, sehingga tercipta sistem hukum yang terarah dan kondusif bagi pembangunan nasional.

Pernyataan Menkum HAM Yasonna Laoly menunjukkan peran Prolegnas dalam menentukan arah legislasi nasional dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.

B. Mekanisme Pengajuan RUU di Luar Prolegnas

RUU di luar Prolegnas diajukan oleh 3 pihak, yaitu DPR, Presiden, dan DPD (dalam hal tertentu). RUU ini diajukan untuk mengatasi keadaan luar biasa, melaksanakan putusan MK, meratifikasi konvensi internasional, atau mengisi kekosongan hukum.

Sebelum diajukan, RUU di luar Prolegnas harus mendapatkan persetujuan bersama antara Badan Legislasi DPR dan Menteri (kecuali untuk RUU yang diajukan oleh DPD). RUU ini juga harus disusun berdasarkan usulan RUU yang telah disampaikan kepada DPR dan DPD pada periode sidang sebelumnya (kecuali untuk RUU yang diajukan oleh Presiden).

Mekanisme pengajuan RUU di luar Prolegnas secara umum adalah sebagai berikut:
  • Pihak yang berhak mengajukan RUU mengajukan RUU kepada Badan Legislasi DPR.
  • Badan Legislasi DPR mendistribusikan RUU kepada Menteri terkait untuk mendapatkan pertimbangan.
  • Menteri memberikan pertimbangan kepada Badan Legislasi DPR paling lambat 30 hari sejak RUU diterima.
  • Badan Legislasi DPR membahas RUU bersama dengan Menteri terkait.
  • Badan Legislasi DPR dan Menteri terkait menyetujui RUU bersama.
  • Badan Legislasi DPR melaporkan usulan RUU kepada rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
  • DPR menetapkan RUU dalam rapat paripurna.
  • RUU yang telah ditetapkan oleh DPR disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap mekanisme pengajuan RUU di luar Prolegnas, yaitu:
  • RUU yang diajukan oleh DPD tidak perlu mendapatkan persetujuan bersama antara Badan Legislasi DPR dan Menteri.
  • RUU yang diajukan oleh Presiden tidak perlu mendapatkan pertimbangan dari Badan Legislasi DPR.

Contoh kasus RUU yang diajukan di luar Prolegnas adalah RUU Revisi UU ITE yang diajukan oleh pemerintah pada tahun 2021 karena dianggap perlu untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.

Mekanisme pengajuan RUU di luar Prolegnas lebih longgar dibandingkan dengan mekanisme pengajuan RUU yang masuk dalam Prolegnas. Hal ini karena RUU di luar Prolegnas diajukan untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Namun, RUU di luar Prolegnas tetap harus memenuhi beberapa persyaratan dan melalui mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa RUU tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.