Pers merupakan satu elemen penting dalam media massa. Dalam buku “Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia” yang diterbitkan Dewan Pers (2016, hal. 55) disebutkan bahwa Pers sebagai subyek hukum dapat mengenai pelaku pers (misal: wartawan, redaktur, pemilik pers) dan juga pers sebagai lembaga. Mengapa demikian?

Pers merupakan satu elemen penting dalam media massa.  Dalam buku “Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia” yang diterbitkan Dewan Pers (2016, hal. 55) disebutkan bahwa Pers sebagai subyek hukum dapat mengenai pelaku pers (misal: wartawan, redaktur, pemilik pers) dan juga pers sebagai lembaga. Mengapa demikian?

Jawaban:

Dalam buku “Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia” yang diterbitkan Dewan Pers (2016, hal. 55) disebutkan bahwa Pers sebagai subyek hukum dapat mengenai pelaku pers, karena pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memiliki hak istimewa untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, maka pers diposisikan sebagai subyek hukum.

Penjelasannya:

Pers memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pers harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab pers adalah dengan mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam buku "Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia" yang diterbitkan Dewan Pers (2016), dijelaskan bahwa pers memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini berarti pers dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, sama seperti individu atau badan hukum lainnya.

Kedudukan pers sebagai subyek hukum ini memiliki dua konsekuensi, yaitu:

1. Pers dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya

Konsekuensi ini berlaku bagi pelaku pers, seperti wartawan, redaktur, dan pemilik media. Mereka dapat dikenakan sanksi hukum jika melakukan pelanggaran, seperti:
  • Pelanggaran kode etik jurnalistik, seperti menyebarkan berita bohong atau melakukan plagiarisme.
  • Pelanggaran hukum pidana, seperti pencemaran nama baik atau fitnah.
  • Pelanggaran hukum perdata, seperti melanggar hak cipta atau hak merek dagang.

2. Pers sebagai lembaga juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum

Lembaga pers, seperti perusahaan media atau organisasi pers, juga dapat dikenakan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya. Selain itu, lembaga pers juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas:
  • Ketidakjelasan informasi kepemilikan dan pendanaan.
  • Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik secara institusional.
  • Pelanggaran terhadap peraturan perizinan usaha media.

Perlu diketahui bahwa pers memiliki hak istimewa untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, hak ini tidak berarti pers bebas dari tanggung jawab hukum. Pers harus tetap menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, serta mematuhi hukum yang berlaku.