70 Soal Pilihan Ganda Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - PPKn Kelas 10 SMA/SMK
Berikut adalah 70 contoh soal Pilihan Ganda Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 10 SMA/SMK beserta jawabannya, materi:
UNIT 1 PENGENALAN KONSTITUSI DALAM PENGALAMAN HIDUP SEHARI-HARI
1. Pasal manakah dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara?
A. Pasal 27
B. Pasal 28
C. Pasal 28A
D. Pasal 28B
E. Pasal 28C
Jawaban: A. Pasal 27
2. Apa yang diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945?
A. Hak berkumpul dan berserikat.
B. Hak atas kehidupan dan mempertahankan hidup.
C. Hak membentuk keluarga.
D. Hak anak atas perlindungan dari kekerasan.
E. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
Jawaban: B. Hak atas kehidupan dan mempertahankan hidup.
3. Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak anak adalah...
A. Pasal 28B
B. Pasal 28C
C. Pasal 27
D. Pasal 28A
E. Pasal 28D
Jawaban: A. Pasal 28B
4. Apa yang dijelaskan oleh Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945?
A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
B. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
C. Hak untuk memajukan diri secara kolektif.
D. Hak atas pendidikan dan ilmu pengetahuan.
E. Hak atas perlindungan dari kekerasan.
Jawaban: C. Hak untuk memajukan diri secara kolektif.
5. Pasal berapa dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kesetaraan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan?
A. Pasal 27
B. Pasal 28A
C. Pasal 28B
D. Pasal 28C
E. Pasal 29
Jawaban: A. Pasal 27
6. Pada tahun berapa terjadi perubahan terakhir pada UUD NRI Tahun 1945?
A. 1950
B. 1959
C. 1999
D. 2002
E. 1949
Jawaban: D. 2002
7. Apa yang menjadi dampak perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada sistem pemerintahan Indonesia?
A. Perubahan menjadi sistem otoriter.
B. Perubahan menjadi negara serikat.
C. Perubahan menjadi sistem parlementer.
D. Perubahan menjadi republik presidensial.
E. Perubahan menjadi negara kesatuan.
Jawaban: C. Perubahan menjadi sistem parlementer.
8. Apa yang dimaksud dengan prinsip "check and balances" dalam konteks perubahan UUD NRI Tahun 1945?
A. Prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
B. Prinsip kekuasaan absolut presiden.
C. Prinsip kekuasaan absolut MPR.
D. Prinsip kekuasaan rakyat.
E. Prinsip kekuasaan legislatif.
Jawaban: A. Prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
9. Apa yang menjadi fokus perubahan pada UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen?
A. Pemberlakuan konstitusi tertulis.
B. Pemberlakuan konvensi.
C. Penambahan kekuasaan presiden.
D. Perubahan sistematika.
E. Peningkatan kekuasaan MPR.
Jawaban: D. Perubahan sistematika.
10. Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan lembaga-lembaga negara dalam hierarki perundang-undangan?
A. Semua lembaga negara sejajar kedudukannya.
B. MPR menduduki posisi nomor satu.
C. Presiden memiliki kekuasaan mutlak.
D. Kekuasaan rakyat dijalankan tanpa batasan.
E. MPR memiliki kedudukan tertinggi.
Jawaban: A. Semua lembaga negara sejajar kedudukannya.
11. Pasal berapa dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya?
A. Pasal 29
B. Pasal 28D
C. Pasal 28E
D. Pasal 28F
E. Pasal 28G
Jawaban: C. Pasal 29
12. Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Salah satu hak yang dijelaskan dalam pasal ini adalah hak untuk:
A. Kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
B. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
C. Kehidupan sejahtera lahir dan batin.
D. Perlindungan diri pribadi.
E. Kepemilikan hak milik pribadi.
Jawaban: A. Kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
13. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menekankan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada:
A. Pembatasan yang ketat.
B. Pembatasan yang ditetapkan oleh presiden.
C. Pembatasan yang ditetapkan oleh MPR.
D. Pembatasan yang ditetapkan oleh polisi.
E. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Jawaban: E. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
14. Pasal berapa dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa?
A. Pasal 29
B. Pasal 30
C. Pasal 31
D. Pasal 32
E. Pasal 33
Jawaban: B. Pasal 30
15. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur prinsip ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh:
A. Swasta
B. Pemerintah
C. Masyarakat
D. Asing
E. LSM
Jawaban: B. Pemerintah
16. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini juga mengatur tanggung jawab negara dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggung jawab ini diatur lebih lanjut dalam:
A. Pasal 29
B. Pasal 30
C. Pasal 31
D. Pasal 32
E. Pasal 34(4)
Jawaban: E. Pasal 34(4)
17. Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal ini juga mengatur hak untuk:
A. Memeluk agama dan beribadat.
B. Perlindungan dari ancaman ketakutan.
C. Mendapatkan pelayanan kesehatan.
D. Memperoleh kesempatan yang sama.
E. Membentuk keluarga.
Jawaban: B. Perlindungan dari ancaman ketakutan.
18. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini mencakup hak untuk:
A. Kebebasan berpikir dan berpendapat.
B. Kemerdekaan beragama.
C. Pendidikan yang layak.
D. Perlindungan diri pribadi.
E. Mendapatkan pelayanan kesehatan.
Jawaban: A. Kebebasan berpikir dan berpendapat.
19. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia yang berkaitan dengan hidup sejahtera, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, pasal ini juga menekankan hak untuk:
A. Memiliki hak milik pribadi.
B. Memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.
C. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
D. Kemerdekaan beribadat.
E. Perlindungan dari penyiksaan.
Jawaban: B. Memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.
20. Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini mencakup hak untuk:
A. Hidup sejahtera lahir dan batin.
B. Kemerdekaan berpikir dan hati nurani.
C. Memeluk agama dan beribadat.
D. Perlindungan diri pribadi dan martabat.
E. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jawaban: D. Perlindungan diri pribadi dan martabat.
UNIT 2 PENGENALAN NORMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
1. Pengertian norma adalah...
A. Aturan pergaulan dalam masyarakat.
B. Aturan ukuran dalam menilai sesuatu.
C. Aturan yang berlaku di tingkat nasional.
D. Aturan yang berasal dari agama.
E. Aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Jawaban: A. Aturan pergaulan dalam masyarakat.
2. Norma sosial adalah jenis norma yang mengatur:
A. Hubungan antara individu dan Tuhan.
B. Tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.
C. Aturan berdasarkan hati nurani manusia.
D. Aturan berdasarkan hukum.
E. Tindakan manusia dalam bisnis.
Jawaban: B. Tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.
3. Apa yang menjadi sumber norma agama?
A. Ajaran agama.
B. Kebijakan pemerintah.
C. Konsensus masyarakat.
D. Norma sosial.
E. Kebutuhan bisnis.
Jawaban: A. Ajaran agama.
4. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari:
A. Ajaran agama.
B. Kebijakan pemerintah.
C. Hati nurani manusia.
D. Norma sosial.
E. Kebutuhan bisnis.
Jawaban: B. Kebijakan pemerintah.
5. Mengapa norma diperlukan dalam kehidupan sehari-hari?
A. Untuk menghasilkan uang.
B. Agar interaksi antarmanusia berjalan dengan baik.
C. Untuk menciptakan kompetisi.
D. Agar semua orang menjadi kaya.
E. Untuk mengontrol pikiran manusia.
Jawaban: B. Agar interaksi antarmanusia berjalan dengan baik.
6. Apa yang menjadi dasar kesepakatan dalam norma?
A. Hukum.
B. Peraturan pemerintah.
C. Hati nurani manusia.
D. Ajaran agama.
E. Norma sosial.
Jawaban: C. Hati nurani manusia.
7. Apa yang dapat menjadi ganjaran dalam norma?
A. Uang.
B. Hukuman fisik.
C. Pujian.
D. Tidak ada konsekuensi.
E. Penjara.
Jawaban: C. Pujian.
8. Apa yang dapat menjadi hukuman dalam norma?
A. Uang.
B. Hukuman fisik.
C. Pujian.
D. Tidak ada konsekuensi.
E. Penjara.
Jawaban: D. Tidak ada konsekuensi.
9. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah:
A. Memiliki KTP.
B. Memainkan musik keras-keras.
C. Saling membantu antartetangga.
D. Melibatkan diri dalam bisnis.
E. Tidak menghormati perbedaan.
Jawaban: C. Saling membantu antartetangga.
10. Apa yang menjadi perbedaan utama antara norma tertulis dan tidak tertulis?
A. Norma tertulis berasal dari agama, sedangkan yang tidak tertulis berasal dari hukum.
B. Norma tertulis diatur oleh pemerintah, sedangkan yang tidak tertulis diatur oleh masyarakat.
C. Norma tertulis memiliki sanksi hukum, sedangkan yang tidak tertulis tidak memiliki sanksi hukum.
D. Norma tertulis lebih kaku, sedangkan yang tidak tertulis lebih fleksibel.
E. Norma tertulis hanya berlaku di tingkat nasional, sedangkan yang tidak tertulis berlaku secara lokal.
Jawaban: D. Norma tertulis lebih kaku, sedangkan yang tidak tertulis lebih fleksibel.
UNIT 3 HUBUNGAN ERAT PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945
1. Apa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara Indonesia?
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Hukum tata negara
D. Hukum perundang-undangan
E. Pemikiran para pendiri bangsa
Jawaban: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Apa yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia?
A. UUD NRI Tahun 1945
B. Pancasila
C. Hukum tata negara
D. Hukum perundang-undangan
E. Pemikiran para pendiri bangsa
Jawaban: B. Pancasila
3. Mengapa sila pertama Pancasila diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
A. Agar menjadi lebih singkat.
B. Agar sesuai dengan Piagam Jakarta.
C. Agar lebih inklusif untuk semua agama.
D. Agar menjadi lebih kaku.
E. Agar tidak ada hubungannya dengan agama.
Jawaban: C. Agar lebih inklusif untuk semua agama.
4. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Hukum tata negara
D. Hukum perundang-undangan
E. Pemikiran para pendiri bangsa
Jawaban: B. UUD NRI Tahun 1945
5. Mengapa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diamandemen?
A. Karena tidak memiliki nilai hukum.
B. Karena berisi nilai-nilai Pancasila.
C. Karena terlalu panjang.
D. Karena tidak relevan.
E. Karena hanya bersifat deklaratif.
Jawaban: B. Karena berisi nilai-nilai Pancasila.
6. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan implementasi sila Pancasila yang mana?
A. Sila Pertama
B. Sila Kedua
C. Sila Ketiga
D. Sila Keempat
E. Sila Kelima
Jawaban: A. Sila Pertama
7. Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
A. Urutan alfabetis dari undang-undang.
B. Urutan berdasarkan tanggal pembuatan.
C. Urutan berdasarkan kategori.
D. Urutan berdasarkan tingkat kepentingan.
E. Urutan berdasarkan sumber hukum.
Jawaban: D. Urutan berdasarkan tingkat kepentingan.
8. Mengapa Pancasila tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
A. Karena Pancasila bukan bagian dari hukum.
B. Karena Pancasila hanya berlaku di tingkat nasional.
C. Karena Pancasila adalah dasar hukum tertinggi.
D. Karena Pancasila hanya berlaku untuk pemerintah.
E. Karena Pancasila telah diamandemen.
Jawaban: C. Karena Pancasila adalah dasar hukum tertinggi.
9. Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah upaya implementasi dari sila Pancasila yang mana?
A. Sila Pertama
B. Sila Kedua
C. Sila Ketiga
D. Sila Keempat
E. Sila Kelima
Jawaban: D. Sila Keempat
10. yang dimaksud dengan "grundnorm" dalam konteks Pancasila sebagai "grundnorm"?
A. Dasar hukum tertinggi dalam hierarki.
B. Konsep filosofis tentang hukum.
C. Dasar hukum yang berlaku secara internasional.
D. Undang-undang tentang hukum dasar.
E. Hukum dasar negara lain.
Jawaban: A. Dasar hukum tertinggi dalam hierarki.
UNIT 4 MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama?
A. Peraturan tertulis dalam masyarakat.
B. Proses perundingan untuk menentukan aturan.
C. Hukum dasar negara.
D. Hierarki peraturan perundang-undangan.
E. Integrasi sosial dalam masyarakat.
Jawaban: B. Proses perundingan untuk menentukan aturan.
2. Mengapa kesepakatan bersama penting dalam integrasi sosial?
A. Untuk menciptakan peraturan tertulis.
B. Untuk menghindari konflik dalam masyarakat.
C. Untuk mencapai tujuan bersama.
D. Untuk memperkuat hierarki peraturan perundang-undangan.
E. Untuk membentuk norma dalam masyarakat.
Jawaban: B. Untuk menghindari konflik dalam masyarakat.
3. Apa perbedaan antara kesepakatan bersama dan hierarki peraturan perundang-undangan?
A. Kesepakatan bersama berlaku di tingkat nasional, sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan berlaku di tingkat lokal.
B. Kesepakatan bersama hanya melibatkan individu, sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan melibatkan pemerintah.
C. Kesepakatan bersama adalah proses perundingan, sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan adalah struktur hukum.
D. Kesepakatan bersama bersifat tertulis, sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan bersifat tidak tertulis.
E. Kesepakatan bersama adalah sumber hukum tertinggi, sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum tertinggi.
Jawaban: C. Kesepakatan bersama adalah proses perundingan, sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan adalah struktur hukum.
4. Bagaimana kesepakatan bersama berkaitan dengan kepemimpinan?
A. Kesepakatan bersama memerlukan kepemimpinan yang kuat.
B. Kesepakatan bersama tidak memerlukan kepemimpinan.
C. Kepemimpinan tidak memengaruhi kesepakatan bersama.
D. Kesepakatan bersama hanya terjadi dalam kepemimpinan politik.
E. Kesepakatan bersama selalu bertentangan dengan kepemimpinan.
Jawaban: A. Kesepakatan bersama memerlukan kepemimpinan yang kuat.
5. Mengapa partisipasi aktif dalam pembentukan kesepakatan bersama dianggap penting?
A. Agar kesepakatan bersama dapat lebih efektif.
B. Agar kesepakatan bersama menjadi tertulis.
C. Agar kesepakatan bersama tidak perlu dipatuhi.
D. Agar kesepakatan bersama hanya melibatkan individu tertentu.
E. Agar kesepakatan bersama dapat diubah kapan saja.
Jawaban: A. Agar kesepakatan bersama dapat lebih efektif.
6. Apa yang dimaksud dengan asimiliasi dalam integrasi sosial?
A. Penyelesaian sengketa secara damai.
B. Pembauran kebudayaan.
C. Kesepakatan kata.
D. Hierarki peraturan.
E. Proses perundingan.
Jawaban: B. Pembauran kebudayaan.
7. Bagaimana kesepakatan bersama dapat memengaruhi norma dalam masyarakat?
A. Kesepakatan bersama hanya berlaku di tingkat negara.
B. Kesepakatan bersama tidak berpengaruh pada norma.
C. Kesepakatan bersama adalah norma.
D. Kesepakatan bersama membentuk norma.
E. Norma selalu bertentangan dengan kesepakatan bersama.
Jawaban: D. Kesepakatan bersama membentuk norma.
8. Mengapa kesepakatan bersama dianggap sebagai panduan dalam berhubungan dan bergandeng tangan?
A. Karena kesepakatan bersama tidak memerlukan panduan.
B. Karena kesepakatan bersama hanya berlaku dalam konteks politik.
C. Karena kesepakatan bersama mencerminkan kehendak individu.
D. Karena kesepakatan bersama mencerminkan kehendak pimpinan.
E. Karena kesepakatan bersama mencerminkan kehendak bersama.
Jawaban: E. Karena kesepakatan bersama mencerminkan kehendak bersama.
9. Apa yang perlu dilakukan dalam kepemimpinan untuk memimpin orang yang memiliki pandangan dan pikiran berbeda?
A. Memaksakan pandangan dan pikiran pemimpin.
B. Mengabaikan keragaman latar belakang individu.
C. Menghindari perundingan.
D. Menggunakan keragaman sebagai sumber energi.
E. Tidak memperhatikan perbedaan.
Jawaban: D. Menggunakan keragaman sebagai sumber energi.
10. Bagaimana kesepakatan bersama berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi?
A. Kesepakatan bersama selalu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
B. Kesepakatan bersama tidak memiliki kaitan dengan demokrasi.
C. Kesepakatan bersama mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
D. Demokrasi hanya melibatkan individu tertentu dalam kesepakatan bersama.
E. Demokrasi tidak memerlukan kesepakatan bersama.
Jawaban: C. Kesepakatan bersama mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
UNIT 5 PRODUK DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN
1. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan?
A. Peraturan tertulis yang mengikat individu.
B. Proses pembuatan hukum oleh lembaga negara.
C. Norma hukum yang hanya berlaku di tingkat lokal.
D. Pembuatan aturan oleh individu tanpa prosedur.
E. Peraturan yang hanya berlaku di tingkat nasional.
Jawaban: B. Proses pembuatan hukum oleh lembaga negara.
2. Mengapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penting?
A. Karena mengatur hierarki peraturan perundang-undangan.
B. Karena menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C. Karena memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan.
D. Karena menghapus semua jenis peraturan perundang-undangan lainnya.
E. Karena mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara yang pasti.
Jawaban: E. Karena mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara yang pasti.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berapa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
Jawaban: C. 7
4. Apa yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat?
A. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah.
B. Norma hukum yang mengikat individu.
C. Peraturan tertulis yang hanya berlaku di tingkat provinsi.
D. Keputusan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat.
E. Keputusan resmi dari lembaga peradilan.
Jawaban: D. Keputusan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Apa yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di luar 7 jenis utama yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
A. Peraturan Desa
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Pemerintah
E. Peraturan DPR
Jawaban: A. Peraturan Desa
6. Apa peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
A. Masyarakat tidak memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
B. Masyarakat hanya dapat memberikan masukan tertulis.
C. Masyarakat dapat memberikan masukan melalui berbagai forum dan prosedur yang ditetapkan.
D. Masyarakat hanya dapat memberikan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum.
E. Masyarakat hanya dapat memberikan masukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Jawaban: C. Masyarakat dapat memberikan masukan melalui berbagai forum dan prosedur yang ditetapkan.
7. Apa yang dimaksud dengan "Indonesia sebagai negara hukum"?
A. Negara yang hanya memiliki hukum tertulis.
B. Negara yang hukumnya hanya berlaku di tingkat nasional.
C. Negara yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar.
D. Negara yang tidak memiliki hukum tertulis.
E. Negara yang hanya memiliki hukum lokal.
Jawaban: C. Negara yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar.
UNIT 6 HUBUNGAN ANTAR PERUNDANG-UNDANGAN
1. Apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum nasional?
A. Pembangunan infrastruktur hukum di tingkat nasional.
B. Pembangunan sistem perundang-undangan di tingkat daerah.
C. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
D. Upaya untuk meningkatkan kualitas hukum nasional.
E. Pembangunan ekonomi di sektor hukum.
Jawaban: C. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Apa yang menjadi permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut penelitian Bappenas dan PSHK?
A. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang.
B. Tidak ada pemisahan antara perencanaan dan kerangka regulasi.
C. Kesulitan dalam mengubah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
D. Terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan.
E. Ketidaksinkronan antar-perencanaan peraturan perundang-undangan.
Jawaban: E. Ketidaksinkronan antar-perencanaan peraturan perundang-undangan.
3. Mengapa pemisahan antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi dianggap sebagai masalah?
A. Karena membuat regulasi lebih sederhana.
B. Karena menghindari tumpang tindih antara perencanaan dan legislasi.
C. Karena menghemat waktu dalam pembuatan undang-undang.
D. Karena menyebabkan keduanya tidak sinkron dan harmonis.
E. Karena memisahkan proses perencanaan dan legislasi.
Jawaban: D. Karena menyebabkan keduanya tidak sinkron dan harmonis.
4. Apa yang terjadi dengan beberapa Perda pada tahun 2016?
A. Mereka ditingkatkan menjadi Undang-Undang.
B. Mereka diubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
C. Mereka diberlakukan di seluruh Indonesia.
D. Mereka dibatalkan karena bertentangan dengan kebijakan nasional.
E. Mereka diubah menjadi regulasi yang lebih kompleks.
Jawaban: D. Mereka dibatalkan karena bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Apa yang dimaksud dengan sinkronisasi atau harmonisasi antarproduk perundang-undangan?
A. Proses pembuatan undang-undang.
B. Penyesuaian antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.
C. Upaya membatalkan semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
D. Proses penyederhanaan regulasi.
E. Kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.
Jawaban: B. Penyesuaian antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.
6. Apa yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki masalah ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan?
A. Membatalkan semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
B. Memisahkan perencanaan pembangunan dan legislasi.
C. Menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian.
D. Membatalkan semua regulasi setingkat Peraturan Menteri.
E. Memisahkan perencanaan pembangunan dan legislasi.
Jawaban: C. Menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian.
7. Apa tujuan utama dari sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan?
A. Mendorong investasi di tingkat daerah.
B. Meningkatkan kualitas perundang-undangan.
C. Memisahkan proses perencanaan dan legislasi.
D. Membatalkan semua peraturan perundang-undangan lokal.
E. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.
Jawaban: E. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.
UNIT 7 MENGANALISIS PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN
1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia?
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
D. Peraturan Presiden
E. Peraturan Daerah Provinsi
Jawaban: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Apa yang dimaksud dengan ketidaksinkronan antar perencanaan peraturan perundang-undangan?
A. Tidak adanya perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
B. Perbedaan dalam perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.
C. Penyusunan peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan masyarakat.
D. Ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi.
E. Tidak adanya kerangka regulasi.
Jawaban: D. Ketidaksinkronan antar perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi.
3. Apa yang dimaksud dengan otonomi asli desa?
A. Kewenangan desa dalam mengatur kebijakan nasional.
B. Kewenangan desa untuk melaksanakan program pemerintah pusat.
C. Pengakuan terhadap hak asal-usul dan tradisi desa.
D. Kewenangan desa untuk membuat peraturan tanpa merujuk pada UUD NRI Tahun 1945.
E. Kewenangan desa untuk mengabaikan UUD NRI Tahun 1945.
Jawaban: C. Pengakuan terhadap hak asal-usul dan tradisi desa.
4. Apa yang menjadi peran desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
A. Desa hanya berperan sebagai pelaksana program pemerintah.
B. Desa hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah.
C. Desa memiliki peran otonom dan penting dalam pemerintahan daerah.
D. Desa hanya berperan sebagai unit administratif.
E. Desa memiliki peran utama dalam pemerintahan pusat.
Jawaban: C. Desa memiliki peran otonom dan penting dalam pemerintahan daerah.
5. Apa yang menjadi dampak dari ekspansi otonomi daerah terhadap otonomi desa?
A. Otonomi desa semakin kuat.
B. Otonomi desa tereduksi.
C. Otonomi desa menjadi kabur.
D. Otonomi desa terpisah dari otonomi daerah.
E. Otonomi desa menjadi lebih otonom.
Jawaban: C. Otonomi desa menjadi kabur.
6. Apa yang menjadi fokus utama UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
A. Menyeragamkan pemerintahan desa di seluruh Indonesia.
B. Mengurangi otonomi desa.
C. Mengembangkan otonomi asli desa.
D. Menjadikan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
E. Menghilangkan keberagaman desa.
Jawaban: C. Mengembangkan otonomi asli desa.
7. Apa yang menjadi tujuan dari analisis hukum terhadap produk perundang-undangan?
A. Menemukan kesalahan dalam peraturan perundang-undangan.
B. Menentukan hierarki peraturan perundang-undangan.
C. Mengukur tingkat kesulitan dalam implementasi peraturan.
D. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bisa digugat.
E. Menilai apakah peraturan perundang-undangan mendukung tujuan nasional.
Jawaban: E. Menilai apakah peraturan perundang-undangan mendukung tujuan nasional.
8. Apa yang dimaksud dengan subsidiaritas dalam konteks peraturan perundang-undangan?
A. Pemberian subsidi kepada masyarakat desa.
B. Pengambilan keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
C. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.
D. Kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur desa.
E. Pengakuan terhadap hak asal-usul desa.
Jawaban: B. Pengambilan keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
9. Apa yang menjadi salah satu pilar kemandirian desa yang ingin dicapai melalui UU Nomor 6 Tahun 2014?
A. Kemandirian ekonomi desa.
B. Kemandirian pemerintahan desa.
C. Kemandirian sosial masyarakat desa.
D. Kemandirian budaya desa.
E. Kemandirian kebijakan nasional.
Jawaban: B. Kemandirian pemerintahan desa.
Komentar
Posting Komentar