45 Soal Pilihan Ganda Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - PPKn Kelas 12 SMA/SMK

Berikut adalah 45 contoh soal Pilihan Ganda Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 12 SMA/SMK beserta jawabannya, materi:

UNIT 1 MENJAWAB MASALAH PELANGGARAN NORMA DAN KONSTITUSI

1. Apa yang dapat menyebabkan seseorang melanggar norma meskipun ia paham dan mengerti norma tersebut?

A. Tidak mengetahui norma

B. Tidak paham terhadap norma

C. Menyepelekan norma

D. Tidak setuju terhadap isi norma

E. Tidak sengaja atau terpaksa

Jawaban: C. Menyepelekan norma

2. Apa yang dimaksud dengan norma dalam konteks pelanggaran norma?

A. Hukum tertinggi dalam negara

B. Kesepakatan bersama yang tidak harus ditaati

C. Aturan sosial yang tidak dapat dilanggar

D. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar norma

E. Aturan bersama yang harus ditaati oleh komunitas

Jawaban: E. Aturan bersama yang harus ditaati oleh komunitas

3. Mengapa penting untuk membuat norma yang mudah dipahami dan tidak ambigu?

A. Agar norma tidak ditaati

B. Agar norma lebih kompleks

C. Agar norma menjadi lebih rumit

D. Agar norma tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam

E. Agar norma menjadi lebih terbuka untuk penafsiran

Jawaban: D. Agar norma tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam

4. Apa yang dapat menjadi alasan seseorang melanggar konstitusi?

A. Tidak mengetahui adanya konstitusi

B. Tidak setuju terhadap isi konstitusi

C. Tidak sengaja atau terpaksa

D. Merasa di atas konstitusi

E. Tidak paham terhadap konstitusi

Jawaban: A. Tidak mengetahui adanya konstitusi

5. Mengapa sanksi sosial dapat menjadi cara efektif untuk menghukum pelanggaran norma?

A. Tidak ada sanksi lain yang tersedia

B. Sanksi sosial tidak memiliki efek jera

C. Masyarakat secara kolektif mengucilkan pelanggar norma

D. Sanksi sosial hanya berlaku untuk pelanggaran kecil

E. Pelanggar norma tidak peduli dengan sanksi sosial

Jawaban: C. Masyarakat secara kolektif mengucilkan pelanggar norma

6. Apa yang dapat menjadi konsekuensi bagi negara jika tidak memenuhi hak warga negara seperti yang diamanatkan dalam konstitusi?

A. Negara akan mendapatkan penghargaan internasional

B. Warga negara akan menghormati konstitusi

C. Negara dapat digugat oleh warga negara

D. Warga negara akan menerima sanksi sosial

E. Negara akan memberikan penghargaan kepada warga negara

Jawaban: C. Negara dapat digugat oleh warga negara

7. Apa yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

A. Hak untuk memeluk agama dan beribadah

B. Hak untuk memiliki harta benda

C. Hak untuk menjabat dalam pemerintahan

D. Hak untuk menjadi anggota parlemen

E. Hak untuk memiliki media massa

Jawaban: A. Hak untuk memeluk agama dan beribadah

8. Mengapa penting bagi negara untuk menjaga konstitusi?

A. Agar negara dapat berlaku sewenang-wenang

B. Agar warga negara tidak memiliki hak

C. Agar negara dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia

D. Agar tercipta negara hukum yang adil

E. Agar negara menjadi otoriter

Jawaban: D. Agar tercipta negara hukum yang adil

9. Apa yang dimaksud dengan pengucilan secara sosial dalam konteks pelanggaran norma?

A. Memberikan hadiah kepada pelanggar norma

B. Memberikan penghargaan kepada pelanggar norma

C. Masyarakat tidak peduli terhadap pelanggar norma

D. Masyarakat secara aktif mendukung pelanggar norma

E. Masyarakat mengucilkan dan mengecam pelanggar norma

Jawaban: E. Masyarakat mengucilkan dan mengecam pelanggar norma

10. Apa yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945?

A. Hak untuk memiliki properti pribadi

B. Hak untuk memilih presiden

C. Hak untuk berbicara secara bebas

D. Hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan

E. Hak untuk memiliki senjata

Jawaban: D. Hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan

UNIT 2 MUSYAWARAH DALAM PERUMUSAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945

1. Siapa yang mengusulkan perubahan kata-kata dalam sila pertama Pancasila dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"?

A. Soekarno

B. Mohammad Hatta

C. Mohammad Yamin

D. Sam Ratulangi

E. Ir. Pangeran Noor

Jawaban: C. Mohammad Yamin

2. Berdasarkan rumusan Pancasila oleh Ir. Soekarno, apa yang merupakan salah satu prinsip dalam "Rumusan Trisila"?

A. Persatuan Indonesia

B. Kebangsaan Indonesia

C. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

D. Kesejahteraan Sosial

E. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Jawaban: A. Persatuan Indonesia

3. Apa istilah yang digunakan oleh Moh. Yamin untuk merujuk kepada dokumen yang berisi rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPK yang pertama?

A. Piagam Jakarta

B. Pancasila

C. Declaration of Independence

D. Pembukaan

E. Rancangan Pembukaan Hukum Dasar

Jawaban: A. Piagam Jakarta

4. Rumusan rancangan dasar negara yang hasil dari sidang BPUPK jarang dikenal oleh masyarakat luas. Apa yang dikenal oleh masyarakat sebagai rumusan Pancasila yang populer?

A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

C. Persatuan Indonesia

D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban: B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

5. Siapa yang mengusulkan tiga paket usulan calon dasar negara, yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip?

A. Soekarno

B. Mohammad Hatta

C. Mohammad Yamin

D. Sam Ratulangi

E. Ir. Pangeran Noor

Jawaban: A. Soekarno

6. Apa yang menjadi hasil dari pertemuan Panitia Kecil dalam upaya menentukan hubungan negara dan agama?

A. Piagam Jakarta

B. Rumusan Pancasila

C. Declaration of Independence

D. Pembukaan

E. Rumusan resmi pertama BPUPK

Jawaban: A. Piagam Jakarta

7. Rumusan rancangan dasar negara yang diterima oleh rapat pleno BPUPK pada 14 Juli 1945 hampir sama dengan rumusan apa?

A. Piagam Jakarta

B. Rumusan Pancasila

C. Declaration of Independence

D. Pembukaan

E. Rumusan resmi pertama BPUPK

Jawaban: A. Piagam Jakarta

8. Apa yang menjadi salah satu perbedaan antara rumusan Pancasila yang populer dengan rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPK?

A. Penghilangan kata "serta"

B. Penggantian kata "Ketuhanan" menjadi "Kemanusiaan"

C. Penghilangan kata "Indonesia"

D. Penggantian kata "Kesejahteraan Sosial" menjadi "Keadilan Sosial"

E. Penggantian kata "Kerakyatan" menjadi "Persatuan"

Jawaban: A. Penghilangan kata "serta"

9. Apa yang diusulkan oleh Soekarno dalam rumusannya atas saran Moh. Yamin yang menggunakan istilah "Pancasila"?

A. Rumusan Pancasila

B. Rumusan Trisila

C. Rumusan Ekasila

D. Rumusan Piagam Jakarta

E. Rumusan resmi pertama BPUPK

Jawaban: C. Rumusan Ekasila

10. Siapa yang mengusulkan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "pendiri bangsa" dalam sidang BPUPK?

A. Mohammad Yamin

B. Soekarno

C. Mohammad Hatta

D. Sam Ratulangi

E. Ir. Pangeran Noor

Jawaban: B. Soekarno

11. Siapa yang mengusulkan perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila, yang akhirnya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"?

A. Mohammad Yamin

B. Soekarno

C. Moh. Hatta

D. Ki Bagus Hadikusumo

E. Kasman Singodimedjo

Jawaban: A. Mohammad Yamin

12. Di bawah pemerintahan mana UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi Indonesia?

A. Pemerintahan Soekarno

B. Pemerintahan Soeharto

C. Pemerintahan Gus Dur

D. Pemerintahan Megawati

E. Pemerintahan Jokowi

Jawaban: A. Pemerintahan Soekarno

13. Rumusan Pancasila yang beredar luas dan dikenal oleh masyarakat merupakan versi yang mana?

A. Rumusan IV: BPUPK

B. Rumusan VI: Konstitusi RIS

C. Rumusan IX: Versi Berbeda

D. Rumusan X: Versi Populer

E. Rumusan II: Ir. Soekarno

Jawaban: D. Rumusan X: Versi Populer

14. Apa yang menjadi dasar pengambilan langkah darurat penggantian rumusan sila pertama Pancasila?

A. Serangan militer asing

B. Penolakan sejumlah wilayah Indonesia

C. Ancaman blokade ekonomi

D. Pembubaran konstitusi RIS

E. Konflik antar golongan Islam

Jawaban: B. Penolakan sejumlah wilayah Indonesia

15. Dokumen yang mengandung rumusan dasar negara Pancasila dalam Konstitusi RIS terdapat dalam bagian apa?

A. Pembukaan Konstitusi RIS

B. Mukadimah Konstitusi RIS

C. Bab I Konstitusi RIS

D. Bab II Konstitusi RIS

E. Bab III Konstitusi RIS

Jawaban: B. Mukadimah Konstitusi RIS

16. Apa yang menyebabkan perubahan dalam rumusan Pancasila pada saat pembentukan RIS?

A. Pengaruh ideologi komunis

B. Tekanan dari negara-negara Barat

C. Kekurangan kesadaran nasional

D. Penolakan kelompok Muslim terhadap rumusan sebelumnya

E. Interaksi dengan negara-negara tetangga

Jawaban: D. Penolakan kelompok Muslim terhadap rumusan sebelumnya

17. Bagaimana UUD 1945 kembali menjadi konstitusi Indonesia setelah masa Konstituante?

A. Melalui dekrit presiden

B. Melalui musyawarah MPR

C. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi

D. Melalui pemilihan umum

E. Melalui persetujuan seluruh provinsi

Jawaban: A. Melalui dekrit presiden

18. Apa yang membuat Konstitusi RIS berbeda dengan UUD 1945 dalam rumusan dasar negara?

A. Penghapusan kata "dan" dalam rumusan

B. Penambahan frasa "menurut dasar" dalam rumusan

C. Penambahan frasa "satu-satunya" dalam rumusan

D. Penggantian kata "Ketuhanan" dengan "Allah" dalam rumusan

E. Penggantian kata "adil" dengan "seadil-adilnya" dalam rumusan

Jawaban: A. Penghapusan kata "dan" dalam rumusan

19. Rumusan Pancasila dalam UUD 1945 diadopsi dalam bentuk yang paling mirip dengan yang mana?

A. Rumusan V: PPKI

B. Rumusan VIII: UUD 1945

C. Rumusan III: Piagam Jakarta

D. Rumusan VI: Konstitusi RIS

E. Rumusan II: Ir. Soekarno

Jawaban: E. Rumusan II: Ir. Soekarno

20. Apa yang membedakan rumusan Pancasila dalam UUD 1945 dengan rumusan Pancasila dalam versi populer?

A. Penambahan frasa "serta dengan mewujudkan suatu"

B. Penghapusan kata "Ketuhanan" dalam rumusan

C. Penambahan kata "Negara Kesatuan" dalam rumusan

D. Penggantian kata "sosial" dengan "sejahtera" dalam rumusan

E. Penggantian kata "Pancasila" dengan "Pancasilaisasi" dalam rumusan

Jawaban: A. Penambahan frasa "serta dengan mewujudkan suatu"

UNIT 3 SIMULASI MUSYAWARAH PARA PENDIRI BANGSA

1. Siapa yang menjadi tokoh utama yang mengusulkan perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila dari "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"?

A. Mohammad Yamin

B. Ir. Soekarno

C. Ki Bagus Hadikusumo

D. Teuku Moh. Hasan

E. Kasman Singodimedjo

Jawaban: A. Mohammad Yamin

2. Mengapa ada perdebatan seputar siapa yang pertama kali mencetuskan istilah "Pancasila"?

A. Karena istilah "Pancasila" berasal dari bahasa asing yang sulit diatribusikan pada satu tokoh.

B. Karena beberapa tokoh ingin mengklaim penggunaan istilah "Pancasila" untuk diri mereka sendiri.

C. Karena istilah "Pancasila" pertama kali digunakan oleh Soekarno dalam pidato resmi.

D. Karena istilah "Pancasila" pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam sebuah buku.

E. Karena istilah "Pancasila" muncul secara bersamaan dari beberapa tokoh berbeda.

Jawaban: B. Karena beberapa tokoh ingin mengklaim penggunaan istilah "Pancasila" untuk diri mereka sendiri.

3. Apa yang menjadi alasan utama perubahan rumusan sila pertama Pancasila pada musyawarah para pendiri bangsa?

A. Untuk mempertahankan dominasi agama Islam dalam kehidupan negara.

B. Untuk mencegah disintegrasi dan konflik antaragama.

C. Untuk mengakomodasi berbagai agama yang ada di Indonesia.

D. Untuk mengikuti tren internasional tentang pemisahan agama dan negara.

E. Untuk menjauhkan diri dari pengaruh agama dalam urusan negara.

Jawaban: B. Untuk mencegah disintegrasi dan konflik antaragama.

4. Mengapa Konstitusi RIS mengalami perubahan rumusan dasar negara?

A. Karena pengaruh ideologi komunis yang mendominasi RIS pada saat itu.

B. Karena tekanan dari negara-negara Barat yang menolak rumusan sebelumnya.

C. Karena adanya konflik internal di antara negara-negara bagian RIS.

D. Karena keinginan untuk menguatkan pengaruh agama dalam negara.

E. Karena tuntutan dari seluruh negara bagian RIS untuk merubah rumusan.

Jawaban: C. Karena adanya konflik internal di antara negara-negara bagian RIS.

5. Bagaimana UUD 1945 kembali menjadi konstitusi Indonesia setelah masa Konstituante?

A. Melalui dekrit presiden.

B. Melalui referendum nasional.

C. Melalui perubahan dalam UUD Sementara.

D. Melalui pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Melalui persetujuan semua provinsi di Indonesia.

Jawaban: A. Melalui dekrit presiden.

6. Apa yang membuat rumusan Pancasila dalam UUD 1945 berbeda dengan rumusan dalam Konstitusi RIS?

A. Penggantian kata "sosial" dengan "sejahtera" dalam rumusan.

B. Penambahan kata "Negara Kesatuan" dalam rumusan.

C. Penghapusan kata "dan" dalam rumusan.

D. Penambahan frasa "menurut dasar" dalam rumusan.

E. Penggantian kata "Ketuhanan" dengan "Allah" dalam rumusan.

Jawaban: C. Penghapusan kata "dan" dalam rumusan.

7. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam musyawarah para pendiri bangsa saat merumuskan Pancasila dan UUD 1945?

A. Keputusan diambil oleh satu tokoh utama.

B. Keputusan diambil melalui pemungutan suara rahasia.

C. Keputusan diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

D. Keputusan diambil berdasarkan tekanan dari pihak asing.

E. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.

Jawaban: C. Keputusan diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

8. Apa yang menjadi hasil akhir dari musyawarah para pendiri bangsa terkait rumusan Pancasila dan UUD 1945?

A. Terjadinya perpecahan dan konflik internal.

B. Diterimanya rumusan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

C. Penghapusan seluruh konsep agama dalam konstitusi.

D. Penambahan sila tentang perlindungan lingkungan.

E. Pembentukan negara federal yang berdaulat.

Jawaban: B. Diterimanya rumusan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

9. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila?

A. Mempertahankan tradisi lama yang telah ada.

B. Merawat budaya dan tradisi lokal.

C. Menggantikan generasi pendiri bangsa dalam kepemimpinan.

D. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

E. Menggantikan Pancasila dengan ideologi baru.

Jawaban: D. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

10. Apa pesan terpenting yang dapat diambil dari sejarah pembentukan Pancasila dan UUD 1945 bagi generasi muda Indonesia?

A. Pentingnya mengambil alih pemerintahan secepat mungkin.

B. Pentingnya menjaga keragaman dan persatuan bangsa.

C. Pentingnya menggantikan Pancasila dengan ideologi baru.

D. Pentingnya mengejar kekayaan alam negara.

E. Pentingnya menghapus agama dari urusan negara.

Jawaban: B. Pentingnya menjaga keragaman dan persatuan bangsa.

UNIT 4 ANALISIS REGULASI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945

1. Apa peran utama UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks hukum di Indonesia?

A. Menentukan struktur pemerintahan daerah.

B. Menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar hukum.

C. Menentukan struktur pemerintahan pusat.

D. Mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam hukum.

E. Mengatur kebijakan ekonomi negara.

Jawaban: D. Mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam hukum.

2. Sila Pancasila yang paling banyak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah...

A. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

C. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.

D. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

E. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jawaban: D. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Mengapa sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya memiliki satu pasal yang mengatur kebebasan beragama?

A. Agar tidak mengesampingkan nilai-nilai agama dalam hukum.

B. Karena sila pertama sudah cukup mencerminkan nilai-nilai agama.

C. Agar hukum tidak terlalu terkait dengan urusan agama.

D. Karena sila pertama tidak boleh diatur dalam konstitusi.

E. Karena negara Indonesia bersifat sekuler.

Jawaban: A. Agar tidak mengesampingkan nilai-nilai agama dalam hukum.

4. Apa yang harus dicapai oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

A. Penciptaan hukum yang tidak terkait dengan Pancasila.

B. Penyelenggaraan negara yang terpisah dari nilai-nilai Pancasila.

C. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan.

D. Penghapusan nilai-nilai Pancasila dari hukum.

E. Implementasi nilai-nilai Pancasila hanya dalam kebijakan ekonomi.

Jawaban: C. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan.

5. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah...

A. Pancasila

B. UUD NRI Tahun 1945

C. Hukum internasional

D. Peraturan Pemerintah

E. Kekuasaan pemerintah

Jawaban: B. UUD NRI Tahun 1945