40 Soal Pilihan Ganda Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - PPKn Kelas 11 SMA/SMK

Berikut adalah 40 contoh soal Pilihan Ganda Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 11 SMA/SMK beserta jawabannya, materi:

UNIT 1 IDE PENDIRI BANGSA TENTANG KONSTITUSI

1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?

A) Hukum dasar yang tertulis

B) Undang-undang biasa

C) Adat kebiasaan

D) Dokumen historis

E) Ketentuan pemerintah

Jawaban: A) Hukum dasar yang tertulis

2. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis memiliki perbedaan utama. Apa perbedaan tersebut?

A) Konstitusi tertulis terdiri dari adat kebiasaan, sedangkan konstitusi tidak tertulis terdiri dari dokumen tertulis.

B) Konstitusi tertulis mengatur tata negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur hukum pidana.

C) Konstitusi tertulis mengatur perikehidupan satu bangsa, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur adat istiadat.

D) Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.

E) Konstitusi tertulis mengatur politik luar negeri, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur politik dalam negeri.

Jawaban: D) Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.

3. Apa yang dimaksud dengan konvensi dalam konteks konstitusi?

A) Konstitusi tertulis

B) Perjanjian internasional

C) Kebiasaan ketatanegaraan

D) Hukum dasar negara

E) Piagam kebebasan

Jawaban: C) Kebiasaan ketatanegaraan

4. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah:

A) Pengesahan UUD 1945

B) Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus

C) Menetapkan UU

D) Rancangan bahan-bahan sidang umum MPR

E) Magna Charta Libertatum

Jawaban: B) Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus

5. Apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme?

A) Penetapan konstitusi oleh badan legislatif

B) Pembentukan konvensi ketatanegaraan

C) Pembatasan kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang

D) Konvensi yang mengatur hak asasi manusia

E) Paham politik luar negeri

Jawaban: C) Pembatasan kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang

6. Apa yang dimaksud dengan revolutiegrondwet dalam konteks UUD 1945?

A) Konstitusi yang mengatur revolusi militer

B) Konstitusi yang mengatur revolusi sosial

C) Konstitusi yang berasal dari revolusi rakyat

D) Konstitusi yang berwatak nasional dan sosial

E) Konstitusi yang hanya berlaku selama revolusi

Jawaban: D) Konstitusi yang berwatak nasional dan sosial

7. Sejak kapan UUD 1945 dirancang?

A) 17 Agustus 1945

B) 29 Mei hingga 16 Juli 1945

C) 10 Juli sampai 17 Juli 1945

D) 15 Juli 1945

E) 13 Juli 1945

Jawaban: B) 29 Mei hingga 16 Juli 1945

8. Siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia setelah pengesahan UUD 1945 oleh PPKI?

A) Soekarno dan Hatta

B) Soekarno dan Soepomo

C) Hatta dan Sukiman

D) Hatta dan Moh. Hatta

E) Sukarno dan Soepomo

Jawaban: A) Soekarno dan Hatta

9. Apa yang dimaksud dengan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar?

A) Panitia yang membahas lambang negara

B) Panitia yang membahas tata negara

C) Panitia yang mempersiapkan pernyataan kemerdekaan

D) Panitia yang mempelajari konstitusi Inggris

E) Panitia yang membahas hukum pidana

Jawaban: B) Panitia yang membahas tata negara

10. Berdasarkan penjelasan Soepomo, mengapa pemahaman tentang proses penyusunan Undang-Undang Dasar penting?

A) Agar dapat mengerti peraturan perundang-undangan

B) Agar dapat memahami konstitusi tertulis

C) Agar dapat menginterpretasikan Undang-Undang Dasar

D) Agar dapat mengerti konstitusi tidak tertulis

E) Agar dapat mengetahui aturan tentang adat istiadat

Jawaban: C) Agar dapat menginterpretasikan Undang-Undang Dasar

UNIT 2 HUBUNGAN ANTARREGULASI

1. Apa yang merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental dalam hierarki hukum?

A) Peraturan Pemerintah

B) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

C) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D) Peraturan Presiden

E) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jawaban: C) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Apa yang terjadi jika suatu peraturan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

A) Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

B) Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

C) Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

D) Pengujiannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

E) Pengujiannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawaban: B) Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Apa yang dimaksud dengan regulasi dalam konteks hukum?

A) Peraturan yang mengatur politik luar negeri

B) Separangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan

C) Hukum dasar tertinggi

D) Adat kebiasaan ketatanegaraan

E) Peraturan yang mengatur peradilan

Jawaban: B) Separangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan

4. Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain seharusnya?

A) Harus bertentangan untuk menciptakan keberagaman hukum.

B) Harus tumpang tindih untuk menghindari monopoli hukum.

C) Harus saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan.

D) Harus tergantung pada kewenangan pembuatnya.

E) Harus sejalan dengan konvensi ketatanegaraan.

Jawaban: C) Harus saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan.

5. Apa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1999?

A) Kewenangan untuk mengatur politik luar negeri

B) Kewenangan untuk mengatur pertahanan keamanan

C) Kewenangan untuk mengatur peradilan

D) Kewenangan untuk mengelola potensi daerah dan lingkungan

E) Kewenangan untuk mengatur moneter dan fiskal

Jawaban: D) Kewenangan untuk mengelola potensi daerah dan lingkungan

6. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan tersebut mencakup apa?

A) Kewenangan dalam bidang politik luar negeri

B) Kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan

C) Kewenangan dalam bidang agama

D) Kewenangan dalam bidang moneter dan fiskal

E) Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Jawaban: E) Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya.

7. Apa yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota menurut UU Nomor 22 Tahun 1999?

A) Pekerjaan umum, perhubungan, dan industri

B) Pertahanan keamanan dan pertanian

C) Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

D) Politik luar negeri dan peradilan

E) Koperasi dan tenaga kerja

Jawaban: C) Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

8. Ketika suatu peraturan perundang-undangan melampaui kewenangan bidangnya, apa yang harus terjadi?

A) Peraturan tersebut harus dicabut.

B) Peraturan tersebut harus disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

C) Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan UU yang lebih tinggi.

D) Peraturan tersebut harus tetap berlaku.

E) Peraturan tersebut harus dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawaban: C) Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan UU yang lebih tinggi.

9. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan oleh:

A) Dewan Perwakilan Rakyat

B) Mahkamah Konstitusi

C) Mahkamah Agung

D) Peraturan Pemerintah

E) Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: D) Peraturan Pemerintah.

10. Apa yang akan terjadi jika dua peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang bertentangan atau tumpang tindih?

A) Kedua peraturan tersebut diberlakukan secara bersamaan

B) Kedua peraturan tersebut diubah oleh Presiden

C) Kedua peraturan tersebut diabaikan

D) Kedua peraturan tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung

E) Kedua peraturan tersebut tidak boleh bertentangan, harus "harmonis" dan memiliki korelasi yang positif

Jawaban: E) Kedua peraturan tersebut tidak boleh bertentangan, harus "harmonis" dan memiliki korelasi yang positif

UNIT 3 KONSEKUENSI PELANGGARAN KESEPAKATAN

1. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan?

A) Sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah

B) Sikap yang menyepakati satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain

C) Hukum tertinggi dalam masyarakat

D) Keputusan individu tanpa melibatkan orang lain

E) Pemandu untuk mencapai tujuan pribadi

Jawaban: B) Sikap yang menyepakati satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain

2. Apa yang menjadi prinsip-prinsip utama kesepakatan yang adil?

A) Membuat keputusan individual

B) Memberatkan hanya salah satu pihak

C) Bertanggung jawab

D) Tidak memiliki konsekuensi hukum

E) Tidak melibatkan orang lain dalam prosesnya

Jawaban: C) Bertanggung jawab

3. Apa yang dimaksud dengan norma dalam konteks kesepakatan sosial?

A) Hukum yang dibuat oleh pemerintah

B) Aturan yang berlaku dalam agama

C) Kesepakatan yang bersifat sementara

D) Kesepakatan yang bersifat individu

E) Kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat

Jawaban: E) Kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat

4. Apa yang menjadi perbedaan utama antara norma dan kesepakatan?

A) Norma dibangun oleh pemerintah, sementara kesepakatan dibangun oleh masyarakat.

B) Norma bersifat sementara, sementara kesepakatan bersifat tetap.

C) Norma melibatkan banyak orang, sementara kesepakatan melibatkan individu.

D) Norma tidak memiliki konsekuensi hukum, sementara kesepakatan memiliki konsekuensi hukum.

E) Norma tidak perlu dijalankan, sementara kesepakatan harus dijalankan.

Jawaban: C) Norma melibatkan banyak orang, sementara kesepakatan melibatkan individu.

5. Mengapa norma harus ditaati?

A) Karena norma selalu menguntungkan individu.

B) Karena norma adalah cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri.

C) Karena norma adalah aturan bersama yang dibangun untuk dijalankan.

D) Karena norma tidak memiliki konsekuensi hukum.

E) Karena norma selalu fleksibel.

Jawaban: C) Karena norma adalah aturan bersama yang dibangun untuk dijalankan.

6. Apa yang terjadi jika seseorang melanggar norma?

A) Tidak ada konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan.

B) Hanya pelaku pelanggaran yang mengalami dampak negatif.

C) Dampak negatif hanya dirasakan secara individu.

D) Dampak negatif dapat dirasakan oleh masyarakat dan individu.

E) Pelaku pelanggaran hanya akan mendapat peringatan.

Jawaban: D) Dampak negatif dapat dirasakan oleh masyarakat dan individu.

7. Mengapa norma di sekolah harus dibuat secara demokratis?

A) Agar norma menjadi lebih fleksibel.

B) Agar norma hanya mencerminkan kehendak manajemen sekolah.

C) Agar norma bisa digunakan untuk memaksakan kehendak tertentu.

D) Agar norma mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

E) Agar norma bisa diabaikan oleh sebagian orang.

Jawaban: D) Agar norma mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

8. Apa yang harus menjadi tanggung jawab bersama dalam menyusun norma di sekolah?

A) Hanya tanggung jawab manajemen sekolah.

B) Hanya tanggung jawab guru.

C) Hanya tanggung jawab orang tua.

D) Semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

E) Tidak ada tanggung jawab bersama dalam menyusun norma.

Jawaban: D) Semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

9. Mengapa norma di sekolah harus mencerminkan kepentingan semua pihak?

A) Agar norma menjadi lebih kaku.

B) Agar norma hanya menguntungkan manajemen sekolah.

C) Agar norma bisa diabaikan oleh pihak tertentu.

D) Agar norma menjadi lebih fleksibel.

E) Agar norma menjadi tanggung jawab individu.

Jawaban: A) Agar norma menjadi lebih kaku.

10. Apa yang harus menjadi contoh atau model yang tepat dalam lembaga pendidikan seperti sekolah?

A) Sekolah harus menjadi contoh yang fleksibel dalam membuat norma.

B) Sekolah harus menjadi contoh yang tidak perlu memasukkan pendapat orang lain dalam kesepakatan norma.

C) Sekolah harus menjadi contoh yang menerapkan norma dengan cara yang sewenang-wenang.

D) Sekolah harus menjadi contoh yang memaksakan kehendak tertentu dalam membuat norma.

E) Sekolah harus menjadi contoh atau model yang tepat yang bisa dirujuk oleh masyarakat.

Jawaban: E) Sekolah harus menjadi contoh atau model yang tepat yang bisa dirujuk oleh masyarakat.

UNIT 4 STUDI KASUS PELANGGARAN NORMA DAN REGULASI

1. Apa yang dimaksud dengan norma dalam konteks pelanggaran?

A) Sebuah aturan yang hanya berlaku dalam agama.

B) Kesepakatan yang hanya berlaku dalam masyarakat tertentu.

C) Aturan bersama yang dibangun oleh berbagai pihak.

D) Sebuah tindakan yang selalu mendapatkan hukuman.

E) Kesepakatan individu yang tidak perlu dijalankan.

Jawaban: C) Aturan bersama yang dibangun oleh berbagai pihak.

2. Apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran norma agama?

A) Konsekuensi hanya berlaku saat seseorang masih hidup di dunia.

B) Konsekuensi hanya berlaku setelah seseorang meninggal dunia.

C) Tidak ada konsekuensi untuk pelanggaran norma agama.

D) Konsekuensi berlaku secara sosial tetapi tidak hukum.

E) Konsekuensi berlaku baik di dunia maupun setelah meninggal dunia.

Jawaban: E) Konsekuensi berlaku baik di dunia maupun setelah meninggal dunia.

3. Apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran norma kemasyarakatan?

A) Konsekuensi berupa hukuman pidana.

B) Konsekuensi berupa pengucilan dari masyarakat.

C) Tidak ada konsekuensi untuk pelanggaran norma kemasyarakatan.

D) Konsekuensi hanya berlaku untuk pelanggaran norma hukum.

E) Konsekuensi berupa denda finansial.

Jawaban: B) Konsekuensi berupa pengucilan dari masyarakat.

4. Apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran norma hukum?

A) Konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat.

B) Konsekuensi berupa pengusiran dari wilayah geografis tertentu.

C) Tidak ada konsekuensi untuk pelanggaran norma hukum.

D) Konsekuensi berupa hukuman pidana sesuai dengan KUHP.

E) Konsekuensi hanya berlaku saat seseorang masih hidup di dunia.

Jawaban: D) Konsekuensi berupa hukuman pidana sesuai dengan KUHP.

5. Apa yang termasuk contoh kasus pelanggaran norma hukum?

A) Mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara.

B) Membayar pajak secara tepat waktu.

C) Menerima suap dalam proses pengadaan proyek pemerintah.

D) Mengikuti aturan permainan olahraga.

E) Menolong orang yang membutuhkan.

Jawaban: C) Menerima suap dalam proses pengadaan proyek pemerintah.

6. Tindakan apa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial?

A) Menjaga etika dan sopan santun dalam berbicara.

B) Membantu tetangga yang kesulitan.

C) Terlibat dalam tawuran di sekolah.

D) Berpartisipasi dalam kampanye sosial.

E) Mengikuti aturan perusahaan tempat bekerja.

Jawaban: C) Terlibat dalam tawuran di sekolah.

7. Apa yang termasuk contoh pelanggaran norma agama?

A) Menghadiri ibadah secara rutin.

B) Berbicara dengan sopan kepada orang tua.

C) Berbohong dan menipu.

D) Menyumbangkan uang ke gereja atau masjid.

E) Membantu sesama dalam situasi sulit.

Jawaban: C) Berbohong dan menipu.

8. Kasus apa yang mencerminkan pelanggaran norma terhadap kesusilaan?

A) Membantu korban bencana alam.

B) Menyebarkan berita palsu dan merugikan seseorang.

C) Membayar utang sesuai perjanjian.

D) Menjaga kerahasiaan informasi pribadi.

E) Melakukan pekerjaan sosial secara rutin.

Jawaban: B) Menyebarkan berita palsu dan merugikan seseorang.

9. Apa yang termasuk contoh pelanggaran norma terhadap aturan moral?

A) Mengikuti peraturan perusahaan dengan baik.

B) Membantu orang lain tanpa pamrih.

C) Meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.

D) Memboikot produk yang merusak lingkungan.

E) Memanipulasi data keuangan dalam bisnis.

Jawaban: E) Memanipulasi data keuangan dalam bisnis.

10. Tindakan apa yang merupakan pelanggaran norma terhadap kesetaraan?

A) Memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

B) Memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi, bukan gender.

C) Diskriminasi rasial dalam perekrutan pekerja.

D) Mendukung hak asasi manusia untuk semua individu.

E) Melakukan aksi sosial untuk membantu kaum yang tertindas.

Jawaban: C) Diskriminasi rasial dalam perekrutan pekerja.

11. Kasus apa yang mencerminkan pelanggaran norma terhadap keadilan hukum?

A) Mengejar cita-cita dengan tekun dan kerja keras.

B) Mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara.

C) Menerima suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan.

D) Mengikuti peraturan permainan olahraga.

E) Menyuarakan hak-hak individu dalam masyarakat.

Jawaban: C) Menerima suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan.

12. Tindakan apa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran norma terhadap lingkungan?

A) Menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi polusi.

B) Memilah sampah dan daur ulang bahan-bahan.

C) Membuang limbah berbahaya secara sembarangan.

D) Mendukung proyek-proyek pelestarian alam.

E) Melakukan penanaman pohon secara rutin.

Jawaban: C) Membuang limbah berbahaya secara sembarangan.

13. Apa yang termasuk contoh pelanggaran norma terhadap norma sosial?

A) Menyumbangkan makanan ke rumah sakit lokal.

B) Terlibat dalam kegiatan amal dan sosial.

C) Mencuri barang dari toko.

D) Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua.

E) Mengikuti aturan main dalam permainan.

Jawaban: C) Mencuri barang dari toko.

14. Kasus apa yang mencerminkan pelanggaran norma terhadap kemanusiaan?

A) Memberikan bantuan kepada pengungsi.

B) Memperlakukan semua individu dengan hormat.

C) Melakukan pelecehan verbal terhadap seseorang.

D) Mendukung hak-hak individu dalam masyarakat.

E) Mengikuti peraturan perusahaan dengan baik.

Jawaban: C) Melakukan pelecehan verbal terhadap seseorang.