30 Soal Pilihan Ganda Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - PPKn Kelas 12 SMA/SMK
Berikut adalah 30 contoh soal Pilihan Ganda Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 12 SMA/SMK beserta jawabannya, materi:
UNIT 1 SENGKETA BATAS WILAYAH LAUT NATUNA
1. Apa yang menjadi penyebab sengketa antara Indonesia dan China terkait Natuna?
A. Persaingan politik global
B. Klaim China bahwa Natuna adalah bagian dari wilayah mereka
C. Pertempuran bersenjata di wilayah Natuna
D. Kekurangan perjanjian perbatasan yang jelas
E. Kepentingan Indonesia dalam sumber daya alam Natuna
Jawaban: B
2. Mengapa Indonesia bersikeras bahwa Natuna adalah bagian sah dari teritorial mereka?
A. Karena Natuna adalah wilayah strategis untuk militer Indonesia
B. Karena terdapat banyak etnis Melayu di Natuna
C. Karena sejarah menunjukkan Natuna telah menjadi bagian dari Indonesia
D. Karena terdapat perjanjian bilateral dengan China
E. Karena kekayaan alam Natuna tidak signifikan
Jawaban: C
3. Apa yang membuat Natuna menjadi menarik dalam konteks potensi alam?
A. Kekurangan sumber daya alam di wilayah lain di Asia Pasifik
B. Cadangan minyak yang melimpah
C. Cadangan gas alam yang terbesar di Asia Pasifik
D. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi
E. Kehadiran populasi etnis Melayu yang besar
Jawaban: C
4. Bagaimana Indonesia menanggapi tindakan China yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna?
A. Dengan melakukan serangan militer terhadap kapal China.
B. Dengan memanggil Duta Besar China untuk protes.
C. Dengan mengumumkan penutupan seluruh aktivitas di Laut Natuna.
D. Dengan mencabut klaim Indonesia atas wilayah Natuna.
E. Dengan mencari bantuan dari negara-negara lain untuk mengusir China.
Jawaban: B
5. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menanggapi sengketa Laut Natuna?
A. Membentuk koalisi dengan negara-negara tetangga untuk melawan China.
B. Mengunjungi langsung wilayah Natuna dan mengklaimnya sebagai milik Indonesia.
C. Meminta bantuan militer dari Amerika Serikat untuk menghadapi China.
D. Memutuskan hubungan diplomatik dengan China.
E. Meningkatkan kehadiran TNI untuk menjaga wilayah Natuna.
Jawaban: B
6. Apa yang menjadi daya tarik Laut Natuna sehingga sengketa ini menjadi penting?
A. Kekayaan alam Laut Natuna yang melimpah.
B. Letak geografis strategis dari Laut Natuna.
C. Status kepemilikan oleh negara-negara tetangga.
D. Konflik sejarah yang belum terselesaikan.
E. Kurangnya pengawasan internasional di wilayah tersebut.
Jawaban: A
7. Bagaimana penyelesaian akhir dari sengketa batas wilayah Laut Natuna menurut teks?
A. Indonesia menyerahkan Laut Natuna kepada China.
B. Penyelesaian dilakukan melalui perundingan bilateral.
C. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Laut Natuna milik Indonesia.
D. Status quo diberlakukan di wilayah tersebut.
E. Indonesia kehilangan hak kepemilikan atas Laut Natuna.
Jawaban: D
8. Apa yang dimaksud dengan "status quo" dalam konteks penyelesaian sengketa batas wilayah Laut Natuna?
A. Penolakan untuk melakukan perundingan dengan negara lain.
B. Penetapan wilayah sebagai wilayah milik bersama.
C. Pembangunan infrastruktur di wilayah sengketa.
D. Penerapan sanksi ekonomi terhadap negara lain.
E. Pemeliharaan keadaan eksisting tanpa aktivitas tambahan.
Jawaban: E
9. Apa yang dimaksud dengan "zona pembangunan bersama" dalam konteks penyelesaian sengketa batas wilayah?
A. Penetapan zona tertentu sebagai milik eksklusif suatu negara.
B. Pembangunan wilayah sengketa oleh negara yang terlibat.
C. Zona yang dikelola secara bersama oleh negara-negara yang bersengketa.
D. Upaya untuk memisahkan wilayah sengketa dari wilayah nasional.
E. Pembentukan aliansi militer untuk melindungi wilayah sengketa.
Jawaban: C
10. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Laut Natuna melalui Mahkamah Internasional?
A. Mahkamah Internasional tidak terlibat dalam sengketa ini.
B. Pihak-pihak yang bersengketa mengadakan pertemuan di Mahkamah Internasional.
C. Hakim ICJ memutuskan sengketa berdasarkan perundingan antara negara-negara yang bersengketa.
D. Hakim ICJ memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh Indonesia.
E. Hakim ICJ memutuskan berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan China.
Jawaban: A
11. Mengapa penyelesaian sengketa batas wilayah perlu mempertimbangkan zona pembangunan bersama?
A. Agar wilayah sengketa dapat dikelola secara eksklusif oleh satu negara.
B. Untuk menghindari perundingan bilateral yang rumit.
C. Agar kedua negara dapat berbagi keuntungan dari wilayah sengketa.
D. Untuk meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut.
E. Agar wilayah sengketa ditinggalkan tanpa aktivitas apa pun.
Jawaban: C
12. Apa peran utama dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah Laut Natuna?
A. Mengadakan pertemuan diplomatik antara negara-negara yang bersengketa.
B. Menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara yang berusaha menguasai Laut Natuna.
C. Mengawasi aktivitas kapal-kapal asing di perairan Natuna.
D. Mengejar klaim Indonesia atas Laut Natuna di Mahkamah Internasional.
E. Koordinasi lintas fungsi dalam upaya menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan.
Jawaban: E
UNIT 2 SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
1. Apa yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan?
A. Klaim Indonesia bahwa pulau-pulau itu merupakan wilayahnya
B. Perbedaan sejarah kolonialisme antara Indonesia dan Malaysia
C. Pajak yang dibayarkan oleh Inggris di pulau-pulau tersebut
D. Pertemuan teknis hukum laut tahun 1967
E. Klaim Malaysia bahwa pulau-pulau itu merupakan bagian dari Sabah
Jawaban: A
2. Apa yang menyebabkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional?
A. Kedua negara tidak bisa mencapai kesepakatan bilateral
B. Kesepakatan status quo tidak bisa diimplementasikan
C. Kedua negara memiliki sengketa serupa dengan Singapura
D. Perjanjian Juanda tidak mencakup masalah ini
E. Malaysia meminta bantuan dari ICJ
Jawaban: A
3. Mengapa Mahkamah Internasional menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Indonesia dan Malaysia?
A. Karena perjanjian Juanda hanya mengatur pembagian darat, bukan laut
B. Karena hakim ICJ memihak Malaysia
C. Karena perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris dianggap relevan
D. Karena ICJ tidak memiliki kewenangan dalam sengketa tersebut
E. Karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim kedua negara
Jawaban: A
4. Apa yang menjadi dasar putusan Mahkamah Internasional bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia?
A. Perjanjian Juanda
B. Perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris
C. Kedaulatan yang pernah dilakukan di pulau ini sebelum perjanjian Juanda
D. Klaim Malaysia atas pulau-pulau itu
E. Penarikan pajak oleh Inggris
Jawaban: C
5. Apa yang menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan?
A. Perbedaan etnis penduduk di dua pulau tersebut.
B. Klaim kedaulatan oleh Inggris atas kedua pulau.
C. Perbedaan pendapat tentang batas landas kontinen.
D. Masalah perburuhan di wilayah tersebut.
E. Kesulitan akses ke pulau-pulau tersebut.
Jawaban: C
6. Mengapa sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan memanas setelah tahun 1969?
A. Kedua pulau tersebut menjadi tujuan pariwisata utama.
B. Perbedaan pendapat tentang kepemilikan sumber daya alam.
C. Kedua negara meminta bantuan Inggris dalam penyelesaian sengketa.
D. Indonesia dan Malaysia melakukan klaim yang sama terhadap pulau-pulau tersebut.
E. Inggris mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut.
Jawaban: D
7. Apa yang menjadi argumen Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?
A. Bukti kepemilikan berdasarkan perjanjian Juanda.
B. Klaim atas kedua pulau oleh pemerintah Belanda.
C. Kepemilikan berdasarkan perjanjian Sultan Sulu.
D. Bukti perburuhan yang dilakukan oleh Indonesia.
E. Kesepakatan dengan Inggris tentang perlindungan penyu.
Jawaban: A
8. Mengapa upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui "status quo" tidak berhasil?
A. Kedua negara tidak setuju dengan status quo yang diusulkan.
B. Status quo tidak memungkinkan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau tersebut.
C. Status quo hanya mendorong peningkatan kekerasan di wilayah tersebut.
D. Indonesia tidak setuju dengan status quo yang diusulkan oleh Malaysia.
E. Status quo tidak mencakup kedaulatan penuh atas pulau-pulau tersebut.
Jawaban: B
9. Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional?
A. ICJ mendukung klaim Indonesia atas kedua pulau tersebut.
B. Kedua pulau diberikan status wilayah bersama antara Indonesia dan Malaysia.
C. ICJ memutuskan kedua pulau sebagai milik Malaysia.
D. Mahkamah Internasional menolak untuk memutuskan sengketa ini.
E. Penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia.
Jawaban: C
10. Apa yang menjadi salah satu upaya penyelesaian dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?
A. Perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.
B. Penarikan diri Indonesia dari wilayah tersebut.
C. Penetapan status quo di kedua pulau.
D. Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.
E. Pembentukan blok ekonomi bersama antara Indonesia dan Malaysia.
Jawaban: A
11. Mengapa usaha memanfaatkan lembaga otoritas ASEAN dalam penyelesaian sengketa ini tidak berhasil?
A. ASEAN tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
B. Malaysia menolak untuk berpartisipasi dalam lembaga otoritas ASEAN.
C. Indonesia tidak ingin melibatkan organisasi regional dalam sengketa tersebut.
D. Lembaga otoritas ASEAN tidak memiliki wewenang atas sengketa wilayah.
E. ASEAN tidak mengakui sengketa antara Indonesia dan Malaysia.
Jawaban: D
UNIT 3 MENGANTISIPASI SENGKETA BATAS WILAYAH DAN PENEGASAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN
1. Apa yang dimaksud dengan "joint development zone" dalam penyelesaian sengketa batas wilayah?
A. Cara formal untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.
B. Zona di mana kedua negara bersengketa sepakat untuk tidak melakukan pembangunan.
C. Model pembangunan yang dikelola bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
D. Zona di mana negara-negara tetangga bisa ikut campur dalam sengketa.
E. Wilayah yang tidak terpengaruh oleh sengketa batas wilayah.
Jawaban: C
2. Apa peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Indonesia?
A. Mengadakan pertemuan bilateral dengan negara tetangga.
B. Mengelola wilayah perairan Indonesia.
C. Menyusun undang-undang tentang pengelolaan perbatasan.
D. Mempertahankan kedaulatan NKRI di daratan.
E. Melakukan koordinasi lintas fungsi terkait perbatasan.
Jawaban: E
3. Apa yang menjadi dasar hukum Indonesia sebagai negara kepulauan?
A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
C. UNCLOS 1982
D. Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1), UNCLOS 1982
E. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017
Jawaban: D
4. Apa yang menjadi salah satu aspek penting dari tindakan preventif di perbatasan wilayah teritorial Indonesia?
A. Meningkatkan kekuatan militer secara drastis.
B. Membatasi akses warga negara asing ke wilayah perbatasan.
C. Meminimalkan interaksi dengan negara tetangga.
D. Membangun infrastruktur yang kuat di wilayah perbatasan.
E. Mengelola potensi konflik dan membangun hubungan baik dengan negara tetangga.
Jawaban: E
5. Undang-Undang apa yang mengatur mengenai wilayah perbatasan Indonesia?
A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
B. Undang-Undang Dasar 1945.
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).
D. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
Jawaban: A
6. Mengapa perbatasan wilayah teritorial Indonesia, terutama di jalur laut, perlu mendapat perhatian lebih?
A. Agar Indonesia dapat menaklukkan wilayah tetangga.
B. Untuk mengurangi akses perdagangan dengan negara tetangga.
C. Karena keamanan hanya penting di darat, bukan di laut.
D. Karena perbatasan laut memiliki potensi ekonomi dan politik yang besar.
E. Agar Indonesia dapat membatasi akses warga negara asing ke wilayah perbatasan.
Jawaban: D
7. Apa yang dimaksud dengan visi kemaritiman yang dirintis oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan diperluas oleh Presiden Joko Widodo?
A. Visi untuk mengambil alih wilayah perbatasan negara tetangga.
B. Visi untuk mengisolasi diri dari negara-negara tetangga.
C. Visi untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan tindakan militer.
D. Visi untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan politik di perbatasan wilayah.
E. Visi untuk meningkatkan kekuatan militer secara drastis.
Jawaban: D
8. Salah satu langkah pemerintah dalam membangun keamanan di perbatasan wilayah teritorial Indonesia adalah membentuk lembaga apa di bawah naungan Menteri Dalam Negeri?
A. Dewan Keamanan Nasional.
B. Kepolisian Daerah Perbatasan.
C. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
D. Dewan Pertahanan Nasional.
E. Kementerian Perhubungan.
Jawaban: C
9. Mengapa langkah-langkah pemerintah di perbatasan wilayah teritorial penting dari aspek ekonomi?
A. Untuk mengisolasi diri dari perdagangan internasional.
B. Karena tidak ada potensi ekonomi di wilayah perbatasan.
C. Agar Indonesia dapat menaklukkan negara tetangga dan mengambil alih sumber daya alam mereka.
D. Karena wilayah perbatasan sering menjadi jalur perdagangan dan memiliki potensi ekonomi besar.
E. Agar Indonesia dapat menutup semua akses perdagangan dengan negara tetangga.
Jawaban: D
10. Apa yang menjadi salah satu tujuan dari langkah-langkah pemerintah di perbatasan wilayah teritorial Indonesia?
A. Meningkatkan akses warga negara asing ke wilayah perbatasan.
B. Mempertahankan kedaulatan NKRI dan meningkatkan keamanan.
C. Memisahkan wilayah perbatasan dari Indonesia.
D. Menekan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
E. Membentuk aliansi militer dengan negara tetangga.
Jawaban: B
11. Bagaimana langkah-langkah pemerintah di perbatasan wilayah teritorial Indonesia dapat membantu dalam menjaga kedaulatan negara?
A. Dengan meningkatkan akses warga negara asing ke wilayah perbatasan.
B. Dengan mengisolasi diri dari negara-negara tetangga.
C. Dengan menghindari setiap bentuk interaksi dengan negara tetangga.
D. Dengan membangun kekuatan militer yang besar di perbatasan.
E. Dengan upaya pencegahan konflik dan pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan.
Jawaban: E
Komentar
Posting Komentar