Makalah Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan PPKn Kelas 11 SMA/SMK

Berikut adalah makalah tentang “Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan” mata pelajaran PPKn Kelas 11 SMA/SMK.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makalah ini akan membahas tentang konsekuensi yang muncul akibat pelanggaran kesepakatan. Kesepakatan yang dibahas di makalah ini fokus pada kesepakatan norma di lingkungan sekolah. Kesepakatan merupakan hasil dari setuju bersama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip kesepakatan melibatkan keadilan, tanggung jawab, dan dapat berakibat pada sanksi hukum jika dilanggar. Kesepakatan ini erat kaitannya dengan norma, yang juga merupakan kesepakatan sosial dalam masyarakat. Norma adalah panduan bersama untuk menjalani kehidupan dan mencapai tujuan bersama.

Norma dan kesepakatan saling terkait, namun memiliki perbedaan. Norma merupakan kesepakatan yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai aturan hidup bersama. Norma ini harus dijalankan dan dihormati oleh semua anggota masyarakat. Sebagai cermin dari kesepakatan bersama, norma mencerminkan nilai-nilai agama, hukum, sosial, dan moral. Jika norma dilanggar, ada konsekuensi yang harus diterima, baik oleh pelanggar maupun masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran norma seperti tawuran bisa berdampak pada luka batin, cedera fisik, perpecahan masyarakat, dan sentimen negatif.

Norma juga berlaku di lingkungan sekolah, yang melibatkan berbagai pihak seperti manajemen, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Kesepakatan norma sekolah harus disusun secara demokratis, dengan menghargai pendapat semua pihak yang terlibat. Norma ini bukan alat untuk memaksakan kehendak, tetapi sebagai panduan yang mencerminkan kepentingan bersama. Sekolah seharusnya menjadi contoh positif dalam menghasilkan kesepakatan norma, yang tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran tetapi juga melayani pengembangan diri dan masyarakat.

Dengan latar belakang ini, makalah akan menjelaskan lebih lanjut tentang kesepakatan norma di sekolah, perbedaan antara norma dan kesepakatan, serta konsekuensi pelanggaran kesepakatan norma di lingkungan sekolah.

B. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini, akan diuraikan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam pembahasan mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan norma di lingkungan sekolah. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah:
  1. Apa pengertian dan prinsip-prinsip kesepakatan serta bagaimana hubungannya dengan norma di lingkungan sekolah?
  2. Apa perbedaan antara norma dan kesepakatan, serta mengapa norma harus dihormati dan dijalankan?
  3. Bagaimana dampak pelanggaran norma, seperti tawuran atau perilaku seks bebas, terhadap individu dan masyarakat?

C. Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
  1. Menjelaskan pengertian kesepakatan dan norma di lingkungan sekolah serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari kesepakatan norma tersebut.
  2. Menguraikan perbedaan antara norma dan kesepakatan, serta mengapa penting untuk menjalankan norma yang telah disepakati.
  3. Menganalisis dampak pelanggaran norma terhadap individu dan masyarakat, dengan contoh kasus tawuran dan perilaku seks bebas.
  4. Menyoroti pentingnya partisipasi semua pihak dalam pembuatan kesepakatan norma di sekolah dan mengapa hal ini perlu dihargai.
  5. Menggarisbawahi pentingnya sekolah sebagai contoh positif dalam menghasilkan kesepakatan norma yang memadukan kepentingan semua pihak, serta peran sekolah dalam melayani pembelajaran bagi diri sendiri dan masyarakat luas.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Kesepakatan Norma Sekolah

Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya salah satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma. Sebab, norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari mana pun: dari ajaran agama, adat, atau budaya. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid (kaku), terkadang sangat fleksibel.

B. Antara Norma dan Kesepakatan

Lalu, apa perbedaan norma dengan kesepakatan? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya.

Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Siapa pun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis ataupun non- geografis norma, harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Itulah mengapa norma harus dibuat sebagai cermin dari kehendak bersama. Sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari agamawan, ahli hukum, pemegang adat istiadat, dan ahli moral (etika). Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan.

Oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Seperti halnya tawuran, sudah barang tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku massal tersebut.

Secara individu, tentu saja ada luka batin dan lahir. Selalu terpelihara hati yang mendendam, tanpa kasih sayang. Secara lahir, banyak yang harus dirawat di rumah sakit akibat tawuran. Bahkan, ada yang harus dikebumikan. Keluarga kehilangan dan diliputi duka lara. Masyarakat juga menjadi terpecah belah, terkotak-kotak antara pro dan kontra. Selain itu, juga dapat menimbulkan sentimen dalam masyarakat yang berkepanjangan.

Kasus seks bebas, misalnya. Secara pribadi, seks bebas memberikan ruang penyaluran hasrat dan keinginan. Namun, seks bebas juga sekaligus merupakan tindakan melanggar terhadap hak orang lain. Orang tua resah dan gelisah. Seks tanpa ikatan perkawinan menghancurkan cita-cita ketenteraman yang diidamkan oleh masyarakat.

C. Norma di Sekolah

Seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah pun demikian. Norma disepakati oleh berbagai pihak, dari manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Mereka bersama-sama berdiskusi, semua pendapat ditampung dan didiskusikan secara demokratis pula. Jangan sampai mereka diundang hanya sebagai legitimasi tanpa apresiasi atas aspirasi. Jangan sampai partisipasi diabaikan dalam membuat sebuah kesepakatan norma, termasuk di dalam lembaga pendidikan (sekolah).

Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Bukan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu.

Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Karena itu, harus merupakan keinginan bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak. Semua bersepakat membuat norma untuk mencapai tujuan bersama.

Sekolah atau lembaga pendidikan model apa pun, hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru itu adalah tantangan dari sebuah komitmen sekolah untuk melayani. Bukan hanya melayani dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melayani dalam upaya pembelajaran kepada diri sendiri dan masyarakat luas.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan makalah diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Kesepakatan merupakan bentuk pemufakatan antara pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip kesepakatan melibatkan keadilan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum jika dilanggar.

Norma adalah kesepakatan sosial yang mengatur cara hidup bersama dan menjadi panduan untuk mencapai tujuan bersama. Norma bersumber dari ajaran agama, adat, budaya, dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Norma harus dihormati dan dijalankan sebagai cermin dari kehendak bersama masyarakat. Norma tidak boleh digunakan untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri.

Pelanggaran norma memiliki konsekuensi yang melibatkan pelaku dan masyarakat. Contohnya, tawuran dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis pada individu serta perpecahan dalam masyarakat. Perilaku seks bebas dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Norma di sekolah juga merupakan kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak. Norma sekolah harus disusun secara demokratis dengan menghargai pendapat semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa saran yang dapat diambil adalah:
  1. Pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya norma dan kesepakatan kepada seluruh anggota masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka memahami dan menghormati nilai-nilai yang telah disepakati.
  2. Masyarakat perlu mendorong partisipasi aktif dalam pembuatan kesepakatan norma, termasuk di lingkungan sekolah, agar norma yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
  3. Sekolah harus menjadi contoh positif dalam menghasilkan kesepakatan norma yang melibatkan semua pihak, dengan mendengarkan dan menghargai pendapat dari berbagai stakeholder, seperti manajemen sekolah, guru, siswa, dan orang tua.
  4. Perlunya penegakan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran norma, agar masyarakat memahami bahwa kesepakatan norma memiliki konsekuensi yang harus diterima.
  5. Perlu adanya program pembelajaran yang membahas pentingnya menghormati norma dan kesepakatan, serta dampak negatif pelanggaran terhadap diri sendiri dan masyarakat.
  6. Masyarakat harus terus menerus berupaya menjaga dan merawat norma yang ada, serta beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai yang telah disepakati.