Soal dan Jawaban materi Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila – PPKn Kelas 11 SMA/SMK


Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas XI SMA/SMK materi Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
  1. Bagaimana proses penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia?
  2. Bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia
  3. Jelaskan nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila
  4. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila
  5. Apa yang dimaksud dengan Nilai instrumental Pancasila?
  6. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia
  7. Apa yang dimaksud dengan Nilai Praktis Pancasila?
  8. Bagaimana mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam nilai praksis Pancasila
  9. Uraikan sikap positif yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila
Kunci Jawaban:

1. Proses penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia.

2. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

3. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

4. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, yaitu:
  • Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
  • Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
5. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.

6. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, antara lain:
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
  • Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  • Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
  • Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  • Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
  • Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
  • Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  • Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 - 2009
7. Nilai Praktis Pancasila adalah realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

8. Hak Asasi Manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari- hari.

9. Berikut sikap positif yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
  • Hormat-menghormati dan bekerja sama antar- umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup
  • Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya
  • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
  • Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia
  • Saling mencintai sesama manusia
  • Tenggang rasa kepada orang lain
  • Tidak semena-mena kepada orang lain
  • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
  • Berani membela kebenaran dan keadilan
  • Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3. Sila Persatuan Indonesia
  • Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
  • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
  • Cinta tanah air dan bangsa
  • Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
  • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan:
  • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
  • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  • Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
  • Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
  • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  • Menghormati hak-hak orang lain
  • Suka memberi pertolongan kepada orang lain
  • Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
  • Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
  • Rela bekerja keras
  • Menghargai hasil karya orang lain