Soal dan Jawaban materi Menganalisis Produk Perundang-undangan – PPKn 10 SMA/SMK


Berikut adalah soal mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Kelas 10 SMA/SMK materi Menganalisis Produk Perundang-undangan lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:
  1. Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang- undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?
  2. Sebutkan 1 pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Tulislah analisis kalian, terkait kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!
  3. Apa yang kalian lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undang- an yang ada di atasnya?
Kunci Jawaban
1. Pasal 165 UU Ciptaker.
Menurut saya Pasal 165 UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:
  • Pertama, Pasal 165 UU Ciptaker tidak memuat materi muatan perubahan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, sehingga materi muatan dimaksud dimuat di dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021.
  • Kedua, materi muatan Pasal 47 PP 35 Tahun 2021 bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena mengatur jumlah pembayaran uang pesangon dengan nominal lebih rendah dari ketentuan yang sebelumnya.
  • Ketiga, konstitusionalitas UU Ciptaker dapat digantungkan pada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana ketentuan dimaksud, sehingga apabila materi muatan PP bertentangan dengan UUD 1945, maka secara serta merta materi muatan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian, pengaturan jumlah pembayaran uang pesangon yang pengaturannya lebih rendah dari daripada jumlah pembayaran uang pesangon pada peraturan sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berlaku untuk semua pembayaran uang pesangon sebagai akibat adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

2. Contoh pasal atau ayat dalam undang-undang terkait kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.

Pasal tersebut memiliki kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh  Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial  tersebut dituangkan dalam Pancasila Sila kelima dan UUD 1945 Pasal 28A hingga Pasal 28J.

3. Yang saya lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya adalah mengajukan permohonan uji materiil. Apabila Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dilakukan pengujiannya  oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan apabila Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan  dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden.