Soal dan Jawaban materi Pemikiran Dalam Piagam PBB Dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Berikut adalah soal mata pelajaran sejarah kelas XI SMA materi Pemikiran Dalam Piagam PBB Dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay
  1. Apa yang melatarbelakang dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)?
  2. Coba anda jelaskan kronologi dibentuknya PBB !
  3. Selain untuk mewujudkan perdamaian dunia, apa dasar lain dibentuknya PBB?
  4. Sebutkan asas asas PBB beserta penjelasannya !
  5. Jelaskan bagaimana pemikiran dalam piagam PBB !

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1.  Berdirinya PBB dilatar belakangi oleh kegagalan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Penyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yaitu.
  • Tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat keanggotaan. Liga Bangsa-Bangsa bersifat sukarela.
  • Tidak mempunyai kekuasaan yang nyata untuk menindak negara anggota yang melakukan pelanggaran terutama negara-negara besar.
  • Digunakan sebagai alat politik negara-negara besar dalam memaksakan kepentingannya, serta
  • Adanya pergeseran tujuan pendiriannya dari masalah perdamaian internasional menjadi masalah politik internasional.

2.  Secara garis besar, sejarah terbentuknya PBB akan diuraikan dibawah ini.
  • Pada tanggal 14 Agustus 1941 ditandatangani Piagam Atlantik (Atlantic Charter) oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churcil dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt.
  • Pada tanggal 1 Januari 1942 dikemukakan maklumat bangsa-bangsa (Declaration of the United Nation). Pada prinspnya maklumat ini menyetujui dalam Atlantic Charter.
  • Pada tanggal 30 Oktober 1943 dikemukakan maklumat Moskow. Maklumat ini menegaskan agar segera dibentuk badan perdamaian dan kemanan internasional.
  • Pada tanggal 7 Oktober 1944, Dumberston Oaks membuat Proposal memuat usula tentang kerangka asas badan yang hendak didirikan, lima badan kelengkapan dan pengakuan bahwa organisasi yang didirikan atas ide F.D Roosevelt.
  • Pada Februari 1945 diadakan konferensi Yalta. Konferensi ini membicarakan hak suara (veto) dalam Dewan Keamanan PBB.
  • Pada tanggal 25 April – 26 Juni 1945 diadakan Konferensi Sam Fransisko. Dalam konferensi ini dilakukan penandatanganan Piagam PBB oleh 51 Negara anggota PBB.
  • Pada tanggal 24 Oktober 1945 dilaksanakan ratifikasi Piagam PBB oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan.
3.  Dunia yang ingin lebih menghormati hak-hak asasi manusia dan mendorong kerjasama antara negara-negara di dunia sebagai bentuk sikap perdamaian dari Perang Dunia I dan Perang Dunia Il yg telah menghancurkan berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia dan kejadian bencana kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. untuk itu mereka ingin bersatu dan hidup berdampingan dengan damai dan aman.

4.  Bangsa ditetapkan tujuh asas adalah sebagai berikut:
  • PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota.
  • Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama.
  • Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.
  • Tiap-tiap anggota dengan sepenuh hati harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Piagam
  • Semua anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai.
  • Semua anggota harus menyelesaikan setiap persengketaan internasional mereka dengan jalan damai sehingga tidak membehayakan perdamaian, keamanan dan keadilan.
  • Dalam melaksanakan hubungan internasional setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negar-negara lain.
  • Dalam perhubungan internasional semua anggota harus mencegah tindakan- tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap suatu daerah atau kemerdekaan politik suatu negara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB.
  • Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB.
  • Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Piagam, serta tidak akan memberi bantuan kepada negara manapun, jika PBB sedang menjalankan tindakan terhadap negara itu.
  • PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB.
  • PBB menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota juga akan bertindak selaras dengan dasar-dasar/asas-asas ini, sekedar perlu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
  • PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota.
  • PBB tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam hal yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari suatu negara, atau akan memaksakan anggota- anggotanya untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut piagam ini, tetapi asas ini tidak berarti akan membatalkan sesuatu tindakan untuk menjalankan peraturan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Piagam PBB.

5.  Pemikiran dalam piagam PBB,
a.  Diplomasi Preventif dan Mediasi
Cara paling efektif untuk mengurangi penderitaan manusia dan biaya ekonomi yang besar akibat konflik dan akibatnya adalah dengan mencegah konflik itu terjadi. PBB berperan penting dalam pencegahan konflik dengan menggunakan perangkat diplomasi, pengaruh besar, dan mediasi.

b.  Pemelihara Perdamaian
Pemelihara perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif bagi PBB untuk membantu penyelesaian konflik. Saat ini operasi pemeliharaan perdamaian tidak hanya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu dalam perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan, mendukung proses konstitusional dan pemilihan, melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM), membantu memulihkan aturan hukum, serta memperluas otoritas negara yang sah.

c.  Pembangun Perdamaian
Kegiatan-kegiatan pembangun perdamaian PBB ditujukan untuk membantu negara-negara terlepas dari konflik, mengurangi risiko konflik berulang, serta membuat landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

d. Perlucutan Senjata
Majelis Umum dan badan-badan lain di PBB yang didukung   oleh   Kantor    Urusan    Perlucutan Senjata (Offices for Disarmament Affairs), bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional melalui pencarian dan penghapusan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta pengaturan penggunaan senjata konvensional.