Soal dan Jawaban materi Dinamika Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia - PPKn Kelas XII SMA

Berikut adalah soal mata pelajaran PPKn kelas XII SMA materi Dinamika Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay
  1. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pasca reformasi!
  2. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa orde baru
  3. Jelaskan tentang kabinet pertama negara Indonesia!
  4. Jelaskan tentang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
  5. Setelah dikeluarkan Maklumat 14 November 1945 terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan tersebut membuat terbentuknya banyak kabinet, sebutkan nama-nama kabinet tersebut!

Kunci Jawaban
  1. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999.
  2. Pada masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak- hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN.
  3. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkan Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja.
  4. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan mem bagi Indonesia menjadi 8 provinsi.
  5. Setelah dikeluarkan Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjarir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.